MAKASSAR, PIJARNEWS.COM– Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kini menunggu sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PTTUN) Makassar.
Putusan MA dirilis melalui website resmi MA https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b56af2434c9e10764c58d5edf5728afd dengan nomor perkara 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. Pada Sidang putusan MA terkait kasasi KPU Makassar tersebut, Senin (23/4) kemarin dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Yodi Martono Wahyunadi, dan dua hakim anggota Is Sudaryono dan Supandi. Dalam pertimbangan putusannya dikatakan, putusan judex facti PT-TUN Makassar, sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.
Dimana dalam putusannya KPU Makassar diminta melaksanakan putusan PTTUN Makassar. Sebelumnya PTTUN Makassar mengabulkan gugatan Pasangan calon (Paslon) WaliKota dan Wakil Walikota Makassar, nomor urut 1, Munafri Arifuddin–Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar. KPU Makassar diperintahkan untuk mencabut penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, nomor urut 2, M Ramdhan Pomanto–Indira Mulyasari (Diami).
Kuasa Hukum Diami, Adnan Buyung Aziz menerangkan, tentu dengan adanya putusan MA yang menguatkan putusan PTTUN Makassar merugikan pihaknya. Kini ia menunggu sikap KPU Makassar terkait putusan tersebut. Apakah KPU Makassar akan membatalkan penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, nomor urut 2, Diami atau tidak.
“Kita lihat dulu sikapnya KPU bagaimana, apakah bertahan atau mengeluarkan pembatalan paslon. Kalau alternatif kedua, kita akan melakukan perlawanan,” tegasnya.
Calon Walikota Makassar, nomor urut 1, Munafri Arifuddin (Appi) mengatakan, agar masyarakat menghargai putusan hukum. Kini pihaknya hanya menunggu KPU Makassar menjalankan putusan PTTUN Makassar.
“Seperti apa nanti keputusan yang terjadi di KPU, kita akan ikuti semua,” singkatnya kepada awak media.
Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed menerangkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kuasa hukum, KPU Sulsel dan KPU Pusat mengenai putusan tersebut.
“KPU Makassar belum berani mengambil keputusan langsung. Tunggu hasil konsultasi dulu,” tutupnya. (mks)
