• Tentang Kami
  • Tim Kerja
  • Beriklan bersama kami
  • Kebijakan AI
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
Utama Topik Utama

LBH Pers Imbau Hentikan Koalisi Membatasi Hak atas Informasi Papua

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
22 Agustus 2019
di Topik Utama

JAKARTA, PIJARNEWS.COM—Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan persoalan Papua pada tanggal 15-21 Agustus 2019 di Surabaya, Malang, Manokwari dan yang lainya menimbulkan respons dari lembaga-lembaga lainya seperti pelambatan akses internet, pengerahan pasukan ke Papua dan ketidak berimbangan serta potensi sensor dan intervensi terhadap media.

Melalui rilisnya, Kamis, 22 Agustus 2019, LBH Pers berpendapat:

Pertama, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh KOMINFO dalam melakukan upaya pelambatan dan atau pemblokiran akses internet untuk mencegah masifnya penyebaran hoaks. Tindakan ini merupakan pembatasan hak hak publik untuk mengakses dan memperoleh informasi. Selain itu masyarakat yang berada di Papua maupun di luar Papua kesulitan untuk mendapatkan informasi yang ada di luar Papua. Hal ini juga memperlambat akses wartawan untuk mendapatkan informasi dan memantau kondisi di Papua. Kami, jaringan masyarakat sipil khawatir dengan situasi Papua saat ini. Situasi ini juga membuat tidak ada yang bisa memantau situasi dan memberikan update kekerasan yang terjadi.

Kedua, pengerahan pasukan dari luar Papua ke Papua mencerminkan tindakan solusi yang diutamakan menggunakan pendekatan keamanan. Pendekatan seperti ini justru membuat beberapa kalangan khawatir akan berpotensi terjadinya benturan kekerasan. Semua pihak akan dirugikan dengan adanya kekerasan dalam konflik. Seharusnya Pemerintah tidak mendahulukan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik Papua.

BeritaTerkait

CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Hadir Solusi Sanitasi Perkotaan

CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Hadir Solusi Sanitasi Perkotaan

18 November 2026
Menyusuri Jejak Rasul di Madinah, AJPar dan PT Assiradj Jaya Group Mengajak Jamaah Menapaki Babak Baru Kehidupan

Menyusuri Jejak Rasul di Madinah, AJPar dan PT Assiradj Jaya Group Mengajak Jamaah Menapaki Babak Baru Kehidupan

18 November 2026
Dosen IAIN Parepare Terpilih sebagai Panelis MU’TAMAD 2026 di Pesantren Lirboyo

Dosen IAIN Parepare Terpilih sebagai Panelis MU’TAMAD 2026 di Pesantren Lirboyo

30 Oktober 2026
ESAI : Raga Sehat, Jiwa Kuat

ESAI : Raga Sehat, Jiwa Kuat

30 Oktober 2026

Ketiga, potensi sensor dan intervensi dalam kondisi seperti ini sangat berpotensi terjadi. Kami mengingatkan baik untuk internal maupun eksternal media bahwa tindakan sensor dan intervensi merupakan tindakan pidana dalam UU Pers Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 18 ayat 1. Sehingga jurnalis dan media harus berani menyuarakan fakta demi tercapainya masyarakat yang informatif lebih jauh lagi terbukannya peluang keadilan untuk masyarakat Papua.

Peran media dalam situasi ini adalah bukan hanya mengedepankan jurnalisme damai yang mengesampingkan keadilan dalam masyarakat. Mengingat pemberitaan isu Papua yang dinilai sangat sensitif dan memicu adanya konflik yang baru, jangan sampai terjadi provokasi di antara kedua belah pihak.

LBH Pers meminta kepada perusahaan media dan rekan-rekan jurnalis untuk lebih menggaungkan kepada pemerintah untuk pentingnya pendekatan non keamanan. Selain itu, media dalam penyebaran pemberitaan isu Papua harus akurat dan mencari narasumber yang berkompeten dan berimbang.

Dengan demikian, LBH Pers mendesak;
1. Presiden Joko Widodo segera memerintahkan aparat Kepolisian dan TNI untuk menarik pasukan dari Papua dan menyelesaikan menggunakan pendekatan non keamanan.
2. Aparat Kepolisian untuk segera memproses hukum pelaku pelanggaran UU Anti Diskriminasi Rasial. Bukan lebih dahulu memproses hukum penyebaran video dengan menggunakan UU ITE.
3. Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) untuk membuka kembali akses internet bagi masyarakat Papuasegala informasi yang terkait dengan peristiwa ini.
4. Dewan Pers dan KPI tidak terburu-buru melakukan pelarangan penerbitan tanpa lebih dahulu meminta klarifikasi dan uji kode etik jurnalistik pada media yang bersangkutan.
5. Perusahaan media dan jurnalis untuk patuh terhadap kode etik jurnalis khususnya keakuratan dan keberimbangan, bebas dari intervensi dari pihak manapun dan berada dalam prinsip jurnalisme damai di tengah konflik. (*)

Editor: Dian Muhtadiah Hamna

Terkait: Papua

Berita Terkait

Membangun Mimpi Pendidikan Layak

Membangun Mimpi Pendidikan Layak

Editor: Tohir Muhammad
21 Mei 2026

...

VIDEO: Presiden Jokowi & Ibu Iriana Rayakan Puncak Hari Anak Nasional di Papua

VIDEO: Presiden Jokowi & Ibu Iriana Rayakan Puncak Hari Anak Nasional di Papua

Editor: Tim Redaksi
25 Juli 2024

Berlatih Pertanian di Sidenreng Rappang, Kadis Pertanian Yohukimo Papua Puas

Berlatih Pertanian di Sidenreng Rappang, Kadis Pertanian Yohukimo Papua Puas

Editor: Tohir Muhammad
27 Juli 2023

...

Berita Populer

  • Menyusuri Jejak Rasul di Madinah, AJPar dan PT Assiradj Jaya Group Mengajak Jamaah Menapaki Babak Baru Kehidupan

    Menyusuri Jejak Rasul di Madinah, AJPar dan PT Assiradj Jaya Group Mengajak Jamaah Menapaki Babak Baru Kehidupan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kampung Belajar atau Kampung Inggris?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • FEBI IAIN Parepare Gelar FEBI FEST 2026, Diikuti 286 Peserta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diresmikan Wali Kota, Parepare Kini Punya Bioskop

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prodi KPI STAIN Majene Raih Akreditasi Unggul, Mitra Industri Media Beri Apresiasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Media Online Pijar News Telah Terverifikasi Administratif & Faktual Oleh Dewan Pers

  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
  • Kebijakan AI

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi