MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Kanwil Kemenkumham Sulsel secara konsisten meningkatkan layanan publik dan mencegah KKN dengan mengintegrasikan semua layanan untuk kepentingan masyarakat. Ini juga merupakan bentuk komitmen Jajaran Kanwil Sulsel dalam memberikan pengabdian dan loyalitas terbaik bagi bangsa dan negara.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto dalam Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 Kanwil Sulsel.
“Pada tahu 2000 terdapat 3(Tiga) satuan kerja yang meraih predikat WBK, yaitu Kantor Wilayah, Bapas Watampone dan Rutan Pangkajene dan satu meraih predikat WBBM oleh Kanim Kelas I TPI Makassar. Pada tahun 2019, juga terdapat 4(Empat) satker yang meraih WBK, yaitu Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Kanim Makassar dan Kanim Parepare,” ujar Kakanwil.
Lebih jauh disampaikan, Kakanwil berharap di tahun 2021 terjadi peningkatan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dan Kanwil dapat memperoleh WBBM.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menekan tindakan korupsi maka birokrasi harus di desain by sistem bukan by actor agar perubahannya dapat dirasakan secara masif dan terus menerus.
Selanjutnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan menyampaikan apresiasinya kepada Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel yang terus berkomitmen dan memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan di dalam lapas dan Rutan yang telah berjalan dengan baik.
Terakhir, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus D. Wilmar memberikan kiat-kiat dalam mewujudkan WBBM.
“Dalam mengelola satuan kerja, birokrasi harus lebih sederhana, simple, lincah dan cepat dengan etos kerja yang adaktif, produktif, inovatif dan kompetitif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Inilah yang menjadi acuan dan tolak ukur Kejaksaan dalam melakukan pencanangan Zona integritasnya dan menata satuan kerjanya,” terang Firdaus
“Kalo Kita mau meraih WBK dan WBBM tentunya harus komitmen menjalankan apa yang disampaikan di atas dan melakukan perubahan – perubahan yang spesifik, terukur, ada peningkatan, relevan dan memiliki waktu yang jelas. Jadi ada perubahan yang terlihat dari predikat WBK sekarang menuju WBBM,” lanjut Firdaus
Lebih jauh Firdaus menyampaikan bahwa kunci keberhasilan lainnya ialah dengan merubah mindset pegawai, memberikan kemudahan layanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi dan manajemen media.
“Kami membentuk teras kejaksaan dan pusat kajian kejaksaan yang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin,” ujar Firdaus.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Perwakilan Polda Sulsel para Kepala Divisi J dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Sulsel yang hadir secara langsung dan via daring. (rls/alf)
