MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Tim Perencanaan Anggaran Daerah (TAPD) 2023 mengalokasikan anggaran pada lima daerah termiskin di Sulsel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, lima daerah yang berada di garis kemiskinan diantaranya, Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, Pangkep 14,28 persen, kemudian Luwu Utara dengan persentase 13,59 persen. Selain itu, Kabupaten Luwu terdapat 12,52 persen dan Enrekang 12,47 persen.
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN), Syamsuddin Karlos, menyoroti draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang tidak berfokus pada pengentasan kemiskinan di lima daerah tersebut.
“Saya lihat ini di kebijakan KUA tidak ada fokus untuk membangun daerah miskin di Sulsel termasuk yang disampaikan BPS. Termasuk lima kabupaten di Sulsel,” Ungkap Syamsuddin
BeritaTerkait
Syamsuddin berharap agar hal itu menjadi perhatian khusus serta dibuatkan skema pembiayaan anggaran program-program kepada lima daerah tersebut.
“Saya kira ini harus ada perhatian khusus bukan dalam kerangka teori tapi tentu ada dalam kerangka kebijakan, skema pembiayaan anggaran program-program yang disampaikan kepada lima daerah tersebut yang menciptakan manfaat besar bagi masyarakat setempat,” harap anggota komisi B itu.
Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jika itu dilakukan kata Syamsuddin, akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan menyediakan program yang menjadi kebutuhan daerah setempat.
“Memang terasa ini pak, sehingga SKPD yang merupakan ujung tombak yang mempunyai skil dalam teknik untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, disinilah kita kerjakan sama menuangkan pikiran kita untuk masuk di kebijakan anggaran, apa kira-kira disana kita bisa bantu. Tentu juga tidak meninggalkan kabupaten yang lainya. Tapi lima kabupaten itu kita perlu prioritaskan,” terangnya.
Hal yang sama juga didorong oleh salah satu anggota DPRD Sulsel lainya, Ady Ansar, dalam rapat kerja dewan, Selasa (2/8/2022).
Ady menyampaikan bahwa anggaran di tahun 2023 harus ada pemerataan khususnya di daerah termiskin.
Politisi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu menerangkan bahwa angka kemiskinan harus ada penurunan.
Seperti diketahui berdasarkan data yang dihimpun pijarnews.com angka kemiskinan di Sulsel naik sebanyak 2 persen dari tahun sebelumnya.
Ady juga menagih hasil rapat evaluasi terkait afirmasi action terhadap bantuan keuangan. Ia menyarankan agar diadakan di kelima daerah tersebut.
“Beberapa waktu lalu sudah dievaluasi. Kami menyarankan supaya ada afirmatif action. Ini harus ada pak. Bantuan keuangan misalnya ini masih ada di tahun 2023. Tentu saja yang menjadi barometer yang kita gunakan adalah kemiskinan,” jelasnya.
“Kami yang miskin, kami juga yang dapat bantuan keuangan yang paling kecil. Disini kadang kala kita miris,” sambugnya.
Menurutnya hal itu kurang adil karena, pada tahun 2022 nyaris tak ada alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Sulsel.
Ia menyebutkan hanya ada beberapa proyek infrastruktur yang dialokasikan anggarannya seperti jalan Tun Abdul Razak, dan burung-burung di Gowa dan sedikit di Jeneponto
Anggota komisi E itu juga menyebutkan di wilayah Bantaeng dan Selayar tidak ada pembangunan infrastruktur jalan.
“Kami merasa ini kurang adil. Saya masih ingat janji pak gubernur pada tahun 2022,” Imbuhnya.
Meski demikian ia tetap terima karena daerah yang diprioritaskan sebelumnya Lalu-lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHR) seperti ruas jalan Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Barru hingga Maros.
Namun ia tetap mendorong agar pengalokasian anggaran di tahun 2023 harus merata dan menjadi perhatian semua pihak.
“Okelah itu bisa kita pahami pengalokasian anggaran itu karena LHR nya tinggi, tapi tolonglah di tahun 2023, kita tidak minat belas kasihan tapi harus ada keseimbangan . Karena di daerah dapil 1 itu bagian dari Sulsel, kecuali kalau sulsel sudah mau di pecah, karena kami takkala pulau, tidak taumi bgman nasibnya kami di Selayar. Kalau bisa hari ini itu menjadi perhatian kita semua kesana,” pungkasnya.
Sementara itu, politisi PAN, Usman Lonta, menyampaikan hal yang serupa, ia mengatakan penyusunan anggaran itu harus ada keadilan dan pemerataan.
“Salah satu asas dalam penyusunan anggaran itu adalah asas keadilan dan pemerataan, ini juga menurut saya harus menjadi perhatian utama,” ungkap Usman.
Selain itu Usman mendorong agar penaggulangan kemiskinan harus dicantumkan dalam KUA dan PPAS anggaran 2023.
Menurut Usman dalam PPAS masih banyak APBD yang tidak memenuhi hajat orang banyak.
“Saya melihat ini PPAS ini banyak APBD ini yang menurut saya sekadar dimuat, tidak memenuhi hajat hidup orang banyak, padahal kan kita diberi amanah untuk mengelola APBD ini,” ungkap Usman.
Ia juga menyoroti pemetaan infrastruktur tidak merata di Sulsel, seperti halnya jalan Pallangga – Sapaya yang tidak diperhatikan. Maka dari itu ia mendorong agar pemerataan anggaran harus dilakukan.
“Kemudian masalah pemerataan insfratruktur jalan, kita kalau coba jalan ke Pallangga-Sapaya insyaallah tiba di sana pecah tommi lahar mobilta, nah ini yang menurut saya dengan asas pemerataan tadi supaya di perhatikan ini. Karena ini juga warga Sulsel, jangan sampai keluar lagi dari mulut teman-teman di Pemprov bahwa yah silahkan keluar saja dari Indonesia,” terangnya.
Reporter: Sucipto Al-Muhaimin
