BONE, PIJARNEWS.COM–Menindaklanjuti Pepres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dan sosialisasi Layanan Legalisasi Apostille di Kota Beradat Kabupaten Bone.
Tim yang di pimpin oleh Kasubbid Pelayanan AHU, Jean Henry Patu menyambangi dua kantor yang digadang-gadang sebagai ujung tombak di Kab/Kota dalam penyebaran informasi layanan Apostille yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
Jean Henry Patu mengatakan bahwa Apostille ini adalah amanah dari Perpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022, ini mutlak dijalankan bersama dengan 121 negara yang saat ini telah mengakui eksistensi konvensi Apostille.
Menurut Jean, dengan adanya layanan legalisasi Apostille maka legalisasi konvensional yang terkesan memiliki prosedur yang panjang sedikit demi sedikit ditinggalkan. Legalisasi yang sebelumnya harus melalui Kemenkumham, Kemenlu dan Konsulat negara tujuan menjadi terpangkas dengan selembar kertas yang dikenal dengan nama Sertifikat Apostille.
BeritaTerkait
Sebelumnya Kadiv Yankum, Nur Ichwan dalam keterangannya menyampaikan bahwa Apostille adalah sertifikat yang menunjukkan keabsahan asal mula dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen tertentu, yang di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian.
Sementara itu, pada tempat terpisah, Kabid Pelayanan Hukum, Mohammad Yani mengatakan, pada dasarnya prosedur mendapatkan sertifikat apostille mudah dan cepat yakni hanya dengan mendaftarkan dokumen secara online di website ahu.go.id dan jika status selesai maka akan mendapatkan voucher pembayaran dengan nominal 150.000 per dokumen. Proses dibalas oleh tim verifikasi yang biasanya hanya dalam kurung waktu 3 hari kerja.
Tim saat diterima Andi Sirnang, Dukcapil Bone mengatakan bahwa sejak tahun 2018 dukcapil melalui Kemendagri juga telah melakukan upaya yang mirip dengan penyederhanaan birokrasi seperti aplikasi Apostille ini yakni, semua dokumen yang diterbitkan oleh dukcapil sudah berbarcode, dengan demikian tidak diperlukan lagi legalisir dengan tanda tangan dan stempel basah kecuali dokumen lama yang belum diperbaharui pemiliknya.
Demikian juga dikatakan oleh Fajaruddin, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone saat menerima tim bahwa Apostille ini masih terdengar asing, namun dari penjelasan tim Kemenkumham Sulsel, semoga akan memberikan kemudahan bagi pelajar atau peserta didik yang hendak melanjutkan pendidikan di luar negeri. Jadi, kami pasti mensukung sepenuhnya program Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini. (adv)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
