PAREPARE, PIJARNEWS.COM– Puluhan Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Banjir (AMPIBI) Parepare melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota dan Kantor DPRD Kota Parepare, Rabu (8/2/2023).
Sebelum bergeser ke gedung DPRD para pengunjuk rasa menyanyikan lagu dan membacakan pernyataan sikap di depan kantor Wali kota.
Kordinator Aksi, H. Rahman Saleh menyampaikan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas bencana banjir, Ampibi parepare menilai Pemerintah Kota dan DPR tidak maksimal dalam menangani banjir.
“Bahkan kami pernah lihat terkesan tidak serius terhadap penanganan banjir,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya dengan bukti yang ada masih banyak korban banjir yang belum terlayani secara baik.
“Belum lagi berbicara persoalan, langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi banjir yang kemungkinan rawan lagi terjadi berikutnya,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, para peserta aksi datang untuk menyampaikan aspirasi.
“Termasuk dengan pengadaan mobil ini mencederai korban banjir ada 17 mobil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, kenapa itu tidak dialihkan ke banjir,” paparnya.
Dari hasil penilaian Ampibi kota parepare, Ia menyebutkan penyebab banjir yang terjadi karena adanya curah hujan yang relative.
“Inikan semua perumahan – perumahan yang tidak punya amdal bertumpuk tanpa ada pengaturan, jadi wajar kalau banjir, banjir kiriman itu, hanyalah sebuah akal-akalan untuk melepaskan tanggung jawab,” ucapnya.
Terpisah di berita sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe (TP) menyebutkan adanya perubahan-perubahan berarti di lokasi yang terdampak banjir.
“Kami juga tidak berhenti menyalurkan bantuan. Secara massif. Ke semuanya ini suatu bentuk kepedulian bahwa pemerintah kota merasa harus ada ditengah-tengah hati masyarakat korban bencana banjir ini,” kata TP.
Diungkapkannya berdasarkan laporan yang baru diperoleh, jumlah KK yang terdampak bertambah dari jumlah 1.377, menjadi 1.713 KK.
“Saya sudah menghadap ke Bapak Gubernur, melaporkan hal ini. Insya Allah Bapak Gubernur akan menurunkan belanja tak terduga (BTT), begitupun kami juga menggunakan BTT kami untuk pembenahan dampak banjir,” jelas Taufan Pawe.
“Saya rasa masyarakat harus memaklumi. Rp 1 rupiah pun duit yang keluar dari kas daerah itu ada mekanismenya,” tambah Taufan Pawe.
TP berharap, situasi dan keadaan tersebut dirasionalkan.Sebab pihaknya takut menggunakan anggaran-anggaran yang tidak prosedural.
“Kami bukan malaikat, kami adalah penyelenggara negara, abdi negara, abdi masyarakat. Dan Insya Allah pada akhirnya, masyarakat akan merasakan hadirnya pemerintah. Percaya itu,” jelas Taufan Pawe.(*)
Reporter: Faizal Lupphy
