OPINI-Bunyi gejolak keresahan masyarakat kini muncul dalam bentuk ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di sekolah, para guru bergelut dengan fasilitas yang minim, sementara tenaga honorer bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaga demi pendidikan anak bangsa, namun gaji yang diterima tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Selain itu, di rumah sakit, pasien menghadapi antrian panjang dan obat mahal, sementara kualitas layanan publik terus menurun.
Uniknya, di tengah kesulitan itu, para elit politik tetap nyaman dengan tunjangan yang fantastis dan berbagai fasilitas mewah, tanpa melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil justru memperlebar jurang kesenjangan dan menambah beban hidup rakyat kecil yang menggantungkan diri pada layanan publik yang minim.
Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak publik mengenai siapa sebenarnya bekerja untuk negara? Apakah benar-benar untuk rakyat yang setia membayar pajak, atau untuk para pejabat yang sibuk mengoleksi fasilitas mewah dan tunjangan berlebihan?
Data dari Republika (2025) mencatat take home pay anggota DPR menembus Rp101,8 juta per bulan. Jumlah akumulasi gaji pokok, tunjangan rumah, listrik-telepon, uang sidang, hingga tunjangan beras. Jika ditotal, seorang wakil rakyat bisa menerima fasilitas setara dengan puluhan kali gaji buruh yang harus bekerja siang malam.
Melihat kondisi fiskal Indonesia yang semakin rapuh. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, hingga Juli 2025, utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp8.909,14 triliun dengan beban bunga ratusan triliun per tahun. Yang ironis, pajak rakyat yang seharusnya mendukung pembangunan publik justru disalurkan untuk dua jenis yaitu untuk menambal cicilan utang dan membiayai privilese elit politik. Kondisi demikian bukan sekadar angka, melainkan potret ketidakadilan fiskal yang terjadi, di mana rakyat berkorban, elit berfoya-foya, sementara legitimasi negara perlahan terkikis oleh kebijakan yang mengabaikan keadilan sosial.
Semakin hari ketidakadilan struktural kian nyata terlihat jelas, rakyat menanggung beban pajak dan inflasi, sementara para elit politik menikmati tunjangan tak terbatas dan fasilitas yang fantastis. Kemudian muncul pertanyaan mendasar yaitu siapa yang sebenarnya menanggung beban negara? Jawabannya sangat jelas, yaitu rakyat kecil. Melalui biaya hidup sehari-hari, rakyat menanggung beban negara, sementara para pejabat menikmati kemewahan dan keamanan di balik hirarki kekuasaan yang tertutup.
Di Indonesia, aksi unjuk rasa telah menjadi peristiwa yang biasa terjadi hampir setiap tahunnya. Para aksi unjuk rasa sebenarnya menginginkan keadilan fiskal seperti pemotongan tunjangan berlebihan bagi pejabat dan penolakan terhadap kenaikan pajak yang semakin mencekik rakyat kecil.
Namun sayangnya, isu penting yang sebenarnya seringkali terabaikan karena adanya provokasi yang disengaja, manipulasi berita, dan penyajian isu yang menyesatkan yang merusak opini publik. Akibatnya, berdampak pada perhatian publik teralihkan dari isu-isu yang sebenarnya, sementara elit tetap nyaman menikmati kekuasaan dan berbagai fasilitas yang tidak tersentuh oleh kritik.
Akibatnya, pokok dari tuntutan pemangkasan tunjangan para pejabat menjadi terabaikan, sementara perpecahan horizontal digunakan untuk meredam suara rakyat. Mengapa isu inti selalu hilang? Dan lebih penting lagi, siapa yang diuntungkan dari pergeseran isu? Jawabannya jelas yaitu para elit, yang bisa tetap nyaman menikmati tunjangan berlapis sembari menonton rakyat terpecah dan saling menyalahkan.
Berbagai siasat politik yang berusaha memecah belah rakyat jelas menguntungkan para elite. Ketika masyarakat terjebak dalam perdebatan di jalanan dan ruang-ruang digital, sibuk berdebat satu sama lain, para elit terus menikmati fasilitas mewah tanpa tersentuh, bahkan ada yang lari ke luar negeri. Gejala yang terjadi menunjukkan ketidakadilan struktural, di mana perhatian masyarakat teralihkan, sementara kekuasaan dan keistimewaan tetap dipertahankan bagi sebagian segelintir elit.
Di balik hiruk-pikuk demonstrasi dan perdebatan publik, masalah utama sesungguhnya terletak pada pengelolaan anggaran negara yang seharusnya transparan dan berpihak pada rakyat. Alih-alih digunakan untuk kepentingan publik, uang rakyat kerap dinikmati oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi semacam ini, dapat melemahkan legitimasi moral negara dalam memungut pajak, sekaligus memperkuat tuntutan masyarakat akan keadilan fiskal, transparansi, dan akuntabilitas yang nyata.
Di setiap perdebatan mengenai kebijakan publik, sering kali dilupakan bahwa fondasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dibangun melalui akuntabilitas yang nyata. Sehingga, transparansi dalam pengelolaan anggaran bukan sekedar jargon teknokratis, melainkan sebuah fondasi kepercayaan yang harus dijaga. Setiap warga negara berhak mengetahui kemana uang pajak dialokasikan, karena memang itu hak rakyat, bukan hak pejabat.
Seharusnya, anggaran negara diprioritaskan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial. Sayangnya, alih-alih fokus pada kebutuhan publik, anggaran negara justru tersedot untuk listrik gratis, rumah dinas mewah, dan tunjangan yang berlimpah bagi para elit politik.
Sebuah negara tidak akan pernah ambruk hanya karena rakyat menahan diri atau menolak berhemat, justru yang benar-benar menggerogoti fondasi negara adalah keserakahan para pemegang kekuasaan.
Berbagai fasilitas berupa jet pribadi, rumah dinas seharga puluhan juta, dan tunjangan yang berlipat-lipat jelas bukan kebutuhan negara, melainkan simbol keserakahan dan kesewenang-wenangan para elit. Bila kekayaan publik dinikmati segelintir orang, maka keadilan sosial terkikis dan legitimasi negara dalam memimpin dan memungut pajak dari rakyat pun dipertanyakan.
Pada akhirnya, yang rakyat butuhkan bukanlah pejabat bertabur berbagai fasilitas berlipat ganda. Namun rakyat lebih membutuhkan negara yang berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan pada kepentingan umum, bukan pada segelintir elite.
Bila keadilan terus diabaikan, suatu saat nanti kehancuran tidak akan datang dari jeritan rakyat atau tindakan aksi unjuk rasa di jalanan, melainkan dari keserakahan para penguasa yang diam-diam menggerogoti fondasi negara dari dalam, meruntuhkan kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi moral kekuasaan.(*)
Tulisan opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis. PIJARNEWS.COM tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.
