SIDRAP, PIJARNEWS.COM – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif memastikan nasib 1.958 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di wilayahnya aman. Pemerintah Kabupaten Sidrap telah menyiapkan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk mengakomodasi pengangkatan tersebut.
“Setelah saya menganalisa betul dan berdiskusi dengan Forkopimda, di Sidrap ini ada 1.958 PPPK paruh waktu. Memang jumlahnya besar, dan untuk mengalokasikan anggarannya pun cukup besar, sekitar 98 miliar untuk Sidrap,” ujar Bupati Sidrap kepada wartawan.
Ia menegaskan tidak akan ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga honorer tersebut. Baginya, kepastian status para pegawai adalah prioritas yang harus segera dituntaskan.
“Tapi saya niatkan, Bismillah, PPPK ini kita lantik. PPPK paruh waktu kita lantik, PPPK penuh waktu kita sudah bereskan. Pokoknya aman. Kita tidak rumahkan, kita tidak berhentikan,” tegasnya.
BeritaTerkait
Bupati menyebut langkah ini sebagai solusi bagi para pegawai yang telah lama mengabdi namun statusnya tidak jelas. Bahkan, ia mengungkapkan ada pegawai yang baru mendapatkan kepastian SK setelah puluhan tahun menanti.
“Banyak yang terkatung-katung tidak ada SK-nya sampai puluhan tahun, bahkan ada yang 21 tahun baru dapat SK PNS-nya. Tapi di era saya, saya sudah bereskan. Anggarannya juga sudah disiapkan,” imbuhnya.
Setelah hak para pegawai terpenuhi, Bupati meminta komitmen balik dalam bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat Sidrap. Ia mewanti-wanti agar para PPPK yang dilantik tidak bekerja secara asal-asalan.
“Kewajiban saya sudah saya penuhi, haknya sudah saya penuhi. Sekarang kewajiban Anda melayani masyarakat Sidrap. Jangan malas, harus menuntut diri bekerja,” pesan Bupati.
Selain kepastian status, Bupati Sidrap juga memperkenalkan konsep ‘Biropreneur’ bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sidrap. Konsep ini mendorong pegawai untuk tetap produktif di luar jam kantor guna mencari pendapatan tambahan.
“Biropreneur itu maksudnya: orang boleh pergi ke kantor jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi tetap urus ternak, urus sawah, urus kebun. Supaya selain ada pendapatan di kantor, ada pendapatan tambahan,” jelasnya.
Ia berharap para ASN bisa memiliki jiwa pengusaha tanpa mengganggu kewajiban utama mereka sebagai pelayan publik. Di akhir wawancara, ia kembali menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah sangat siap untuk membiayai belanja pegawai tersebut.
“Siap, siap. Sudah disiapkan. Aman kalau PPPK. PPPK paruh waktu, penuh waktu, PNS, TPP-nya aman semua kalau di Sidrap,” pungkasnya. (*)
Reporter: Faizal Lupphy
