PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Fraksi NasDem DPRD Kota Parepare kembali menyatakan komitmennya memperjuangkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.
Itu dibuktikan saat Ketua Fraksi NaDem DPRD Parepare Yasser Latief membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diserahkan oleh Walikota Parepare pada Rapat Paripurna DPRD kota Parepare, Senin, 21 Juni 2021 lalu.
Yasser mengatakan, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk tahun 2020 lalu sepertinya tidaklah tepat sasaran. Sebab, kata Yasser, pengelolaan anggaran yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum terlaksana dengan baik.
“Kalau kita mau jujur, alokasi anggaran untuk pembangunan fisik jauh lebih besar dibanding untuk sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidaklah menjadi masalah, bila sejurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi yang terjadi pembangunan fisik lebih kepada pembangunan assesoris kota,” ujar YL -sapaannya.
BeritaTerkait
Ketua Bapemperda itu juga menambahkan, belum diberikannya TPP untuk ASN, menjadi sederet bukti belum dimanfaatkannya anggaran secara maksimal untuk kesejahteraan warga.
“Sudah seharusnya ASN mendaptkan haknya. Bukankah dasar pemberian TPP itu sangat amat jelas?. Belum lagi, sisa Kota Parepare di Sulsel ini yang belum berikan TPP,” paparnya.
Anggota Komisi III itu juga menambahkan, tidak diberikannya TPP bagi ASN dengan alasan anggaran yang tidak cukup, menimbulkan tanda tanya besar.
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim mengatakan, pemberian TPP bagi ASN tetap menjadi perhatian bagi Pemkot Parepare. Sebab, kata dia, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat.
Namun, kata Pangerang, sebelum diberikannya TPP itu harus memperhatikan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
“Juga yang harus diperhatikan adalah RPJMD. Karena sudah disepakati. Tapi kalau semua bisa jalan, kenapa tidak (diberikan TPP : red). Karena ASN juga bagian dari masyarakat,” ujar Pangerang, saat ditemui usai rapat paripirna jawaban wali kota terhadapa pandangan fraksi di Kantor DPRD Parepare, Rabu (23/06/2021).
Selain tuntutan pemberian TPP bagi ASN, Fraksi NasDem juga menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Pemkot Parepare. Poin penting itu pertama pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie yang baru selesai satu tahun yang lalu sudah mengalami kerusakan parah. Rembesan air dari lantai atas membuat bangunan beserta interior yang ada didalamnya mengalami kerusakan. Sementara berdasarkan ketentuan perundangan undangan, Anggaran perbaikan dan pemeliharaan baru dapat dianggarkan setelah tiga tahun masa pembangunannya.
Ke dua, Institut teknologi Habibie sampai hari ini bagaimana kabarnya. Mengingat banyak asset dan anggaran yang sudah digelontorkan untuk ITH.
Ke tiga, musium Habibie segera dapat dilengkapi dengan obyek obyek yang perlu untuk dipamerkan terkait dengan teknologi terbarukan dan yang berkait dengan BJ Habibie.
Terakhir, soal Proyek yang proggres pembangunan nya belum mencapai 100 persen tetapi sudah dilakukan pembayaran full.(A)
Penulis: Mulyadi Ma’ruf
