MAKASSAR, PIJARNEWS. COM –– Jumlah guru honorer di Indonesia yang overload menembus 736 ribu guru menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab, pemerintah hanya menargetkan sekitar 100 ribu guru honorer untuk diangkat menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahun. Asumsi ini membuat guru honorer di Indonesia butuh waktu hingga tujuh tahun lagi agar seluruhnya terangkat.
Untuk mengantisipasi hal ini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) khususnya di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) diimbau memiliki terobosan besar. Para mahasiswanya dilatih tidak saja bercita-cita menjadi guru, tetapi memanajerial sekolah alias memiliki sekolah sendiri. Sehingga jiwa kewirausahaannya lebih terasah.
“Kalau perlu bikin sekolah, jangan hanya berpikir mau menjadi guru. Kembangkan sekolah Muhammadiyah. Kenapa pondok pesantren besar? Itu karena santrinya sudah didorong untuk mendirikan ponpes, ” tutur Muhadjir Effendy, Mendikbud RI di hadapan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar di Hotel Colonial, Minggu, 26 Agustus 2018.
Lebih jauh pengganti Anies Baswedan itu memaparkan, overloadnya guru honorer di Indonesia akibat sekolah terlalu bebas menggunakan guru honorer hanya berdasarkan SK kepala sekolah. Padahal, kemampuan perekonomian pemerintah terbatas untuk mengangkat guru menjadi PNS. Sehingga overload itu akibat moratorium (penundaan) pengangkatan guru. “Sekolah negeri ini, ibarat sakit parah dikasih balsem tetapi penyakit tidak terselesaikan. Justru masih menyimpan masalah, ” tambah Muhadjir.
BeritaTerkait
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menyebut, setiap tahun lulusan FKIP di Indonesia mencapai 200 ribu-250 ribu calon guru. Sementara kebutuhan lapangan hanya 80 ribu guru per tahun. Sehingga, masih ada tersisa sekitar 150 ribu calon guru.
Tahun ini saja, pemerintah baru merencanakan pengangkatan untuk 100 ribu guru honorer. “Setiap tahun guru pensiun berkisar 40 ribu-50 ribu guru. Artinya, pengangkatan yang 100 ribu untuk menggantikan yang pensiun ini, ” kata Muhadjir.
Rapat Kerja Unismuh TA 2018-2019 ini diikuti sekitar 200 peserta berasal dari berbagai unsur/pimpinan unit/pimpinan lembaga/pimpinan fakultas/pimpinan PPs, pimpinan prodi dan utusan fakultas dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Bertema “Penguatan Tata Kelola Organisasi Menuju Universitas Muhammadiyah Makassar Akreditasi A BAN-PT”, raker ini berakhir hingga Selasa, 28 Agustus 2018.
Dalam raker ini hadir mendampingi Mendikbud adalah Rektor Unismuh, Dr Abdul Rahman Rahim, Mantan Rektor Unismuh, Prof Irwan Akib dan Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh, HM Syaiful Saleh.
Rahman Rahim mengatakan berterima kasih atas kehadiran Mendikbud RI dalam raker tersebut. “Unismuh ibarat ketiban durian runtuh. Kehadiran pak menteri menjadi momen berharga. Lewat raker ini, kami berharap Unismuh akan menjadi PTM pertama di luar Jawa yang mendapat akreditasi A BAN-PT, ” ucapnya yang disambut aplaus hadirin. (*)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
