JAKARTA, PIJARNEWS.COM – Menyikapi hasil test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) teknis tahun 2022.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Dosen Tetap Non (IDTN) PNS RI PTN-PTKN dan Asosiasi Tenaga Kependidikan PTN-PTKN telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan agenda progres dan pemetaan hasil tes CPPPK 2022 dan proyeksi serta tidak lanjutnya.
Rakornas IDTN-PNS RI digelar secara daring melalui zoom meeting pada, Selasa (28/3/2023).
Sekitar 230 dosen dari tenaga kependidikan yang berasal dari pengurus DPP IDTN-PNS RI, Asosiasi Tenaga Kependidikan PTN-PTKN, pengurus wilayah IDTN-PNS dari 32 provinsi, utusan kampus PTKN (PTKIN, PTKN Hindu, PTKN Buddha, PTKN Katholik dan PTKN Kristen) serta utusan kampus PTN Kemendikbud Ristek RI.
Saat dikonfirmasi, Jum’at (31/3/2023) Ketua Umum DPP IDTN-PNS RI Moh. Nor Afandi menguraikan 4 hasil Rakornas tersebut diantaranya, pertama, apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam merekrut calon aparatur sipil negara PPPK (CASN-PPPK) melalui seleksi CPPPK JF teknis 2022 sebagai langkah menghasilkan SDM
Indonesia yang berjiwa kompetetitif, professional dan kredibel.
Tetapi, kata dia, dalam pelaksanaanya menyisakan banyak persoalan dan masalah diantaranya test yang telah dimulai pada tanggal 17 Maret
2023 tersebut dinilai terlalu berat terutama soal-soal yang disajikan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan standar passing grade kompetensi teknis yang tinggi pula, serta banyak peserta mengeluh soal yang tidak sesuai dengan perkirakan yang ada di kisi-kisi dan ini terjadi
dihampir semua JF teknis.
“Hal ini tentu berdampak pada banyaknya peserta yang tidak lolos passing grade ini kemudian membuat banyak formasi menjadi kosong, hal ini terpantau di beberapa lokasi ujian berdasarkan pemantauan di kanal youtube Live Skor BKN,” jelas Afandi.
Kedua, lanjut dia, sejak diadakan seleksi CPPPK tahun 2019 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) prioritas pemerintah selalu
diperuntukan bagi JJF guru dan JF tenaga kesehatan, dalam perencanaan PPPK 2022 pun demikian, guru dan tenaga kesehatan diberikan kuota yang besar tiap tahunnya. Walau tidak lulus dalam seleksi CPPPK dan kuota formasinya hangus, masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya.
“Selain itu mereka juga diberikan banyak kemudahan berupa afirmasi berdasarkan usia dan masa kerja sehingga dapat lolos seleksi,” paparnya
“Namun hal ini tidak terjadi pada honorer JF teknis dan JF dosen. Padahal tenaga teknis dan dosen juga berkontribusi dibidang pendidikan serta dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan, namun
tidak pernah diprioritaskan,” tegasnya.
Ketiga, dia mengungkapkan, pelaksanaan seleksi CPPPK JF teknis dan JF dosen 2022 adalah salah satu agenda besar pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah honorer di instansi pemerintah, sebab pemerintah berencana menghapuskan honorer November 2023.
Untuk itu Ikatan dosen tetap non PNS RI dan tendik non PNS PTN-PTKN yang mengikuti seleksi CPPPK 2022 meminta pemerintah untuk, memberikan solusi bagi pemenuhan formasi yang kosong karena banyaknya peserta yang tidak lolos passing grade untuk mengisi formasi kosong tersebut dengan kebijakan yang tepat. Bagi peserta yang tidak lolos mengisi formasi tahun 2022 ini diprioritaskan untuk diselesaikan pada seleksi CPPPK tahun 2023.
Terakhir, Afandi menyampaikan IDTN-PNS RI akan melakukan rakornas lanjutan pada 7 April 2023 dengan agenda persiapan audiensi/aksi.
Tak lupa, Afandi juga menyampaikan ucapan selamat kepada para dosen yang lolos mencapai passing grade untuk seleksi CPPPK tahun 2022. “Saya ucapkan selamat dan sukses kepada kawan-kawan yang mencapai passing grade. Bagi yang tidak saya berharap kepada pemerintah tidak lagi mengikutkan peserta untuk tes tetapi mengambil langkah afirmasi atau rangking,” ujar Dosen UIN KHAS Jember itu.
Dia menyampaikan untuk tahun 2023 ini agar pemerintah tidak melakukan tes lagi karena menurut dia hal itu membuang waktu dan biaya sementara dosen disibukkan tidak itu saja. “Dosen sudah mengajar dan mengabdi. Biar dia fokus keprofesionalannya, harapan saya ada langkah afirmasi kepada mereka,” tandasnya.
Selain itu Afandi meminta agar pemerintah bisa melihat pengabdian para dosen Non PNS.
“Untuk dosen tetap non PNS yang masih belum mencapai passing grade atau belum lulus. Tetap semangat dan bersabar, kita perlu berjuang lebih giat lagi dan menjaga kekompakan,” pesan Afandi. (why)
