MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto mengikuti pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik oleh kementerian Hukum dan HAM, Senin (12/10/2020).
Kegiatan yang disebarluaskan via daring itu mengusung tema Layanan Publik Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly dalam acara pengukuhan layanan tersebut mengatakan, momentum ini merupakan bentuk implementasi dari Reformasi Birokrasi dan Reformasi Digital yang diterapkan Kementerian Hukum dan HAM.
“Saya ingin konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat yang memerlukan terobosan revolusioner,” ungkap Yasonna.
Yasonna juga menegaskan agar pelayanan publik yang diberikan tidak sekedar mengikuti trend global, melainkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabel.
“Diharapkan teknologi Informasi mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien kepada masyarakat, sehingga sangat diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan. Saya ingin seluruh ASN Kemenkumham memiliki TI Minded dan jangan sampai ada yang Gaptek,” Jelasnya.
Pada saat yang sama, Menkumham secara resmi melaunching logo peringatan Hari Dharma Karya Dhika dengan logo Merpati. “Merpati melambangkan loyalitas dan kesetiaan, memiliki kemampuan navigasi yang tinggi, senang bekerjasama, dan tidak memiliki kantung empedu yang artinya tidak boleh beradu argumen, serta yang paling penting adalah merpati tidak pernah ingkar janji,” ungkapnya.
“Untuk itu mari kita wujudkan janji-janji kita sebagai ASN Kemenkumham untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara tercita,” pungkas Yasonna.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengungkapkan, terkait pelaksanaan kegiatan pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik, Teknologi Informasi di Kantor Wilayah saat ini telah terintegrasi dengan pusat. “Misalnya saat ini telah ada Simpeg untuk Pegawai yang mulai dari absensi, pemantauan kinerja kenaikan pangkat , ada AHU online, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), simkim keimigrasian , Paspor Online, kekayaan intelektual online,” ungkapnya.
Layanan tersebut lanjutnya, bertujuan untuk meminimalisir adanya KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harun Sulianto menambahkan, pengukuhan itu bertujuan untuk mengevaluasi layanan yang ada sehingga dapat ditingkatkan lagi.
“Salah satu bukti efektifnya layanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI) yaitu adanya peningkatan PNBP pada layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sulsel saat ini terus meningkat dengan adanya pendaftaran dan konsultasi Kekayaan Intelektual berbasis TI,” ujar Kakanwil.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Syahrial Sidik, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Brigjenpol Idris Kadir, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan, Kabidkum Polda Sulsel Kombes Pol Hambali, Asisten Pidana Umum Kejati Sulsel Yudi Indra, Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Jajaran Kepala UPT di Lingkungan Kanwil Sulsel.
