PAREPARE,PIJARNEWS.COM–Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali, mengawali Maret tahun ini dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Untuk penguatan ekonomi dan pengembangan investasi, Akbar membuka forum konsultasi publik, Senin (04/03/2024).
Konsultasi publik itu diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada forum tersebut, pemkot mengangkat tema ‘Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Inklusif serta peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing’, olehnya itu Akbar ingin meminta saran dan masukan dari seluruh yang hadir.
“Konsultasi Publik ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh peserta untuk penyempurnaan rancangan awal ini. Selanjutnya akan diserahkan kepada seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD,” jelasnya Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali.
Akbar memaparkan forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk mendiskusikan isu-isu strategis. Menurutnya, dalam forum ini juga perlu dibahas permasalahan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025. Dia berharap forum konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal itu bertujuan untuk penyempurnaan rancangan awal dokumen RKPD Tahun 2025, sehingga dapat diimplementasi dengan baik. “Kami juga berharap kolaborasi dan sinergitas semua pihak dalam mewujudkan Parepare menuju kota tujuaninvestasi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen berharap konsultasi publik itu memberikan hasil yang baik untuk penyusunan perencanaan tahun 2025.
“Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan forum konsultasi publik ini,” pungkas dia.
Adapun tujuh program prioritas pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD tahun 2025 yakni; peningkatan penyelenggaraan dan layanan kesehatan yang berkelanjutan, pengembangan investasi, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan penunjang perekonomian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendorong pembangunan ekonomi kreatif, penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
akuntabel dan transparan. Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan inovatif. (adv)
