MAKASSAR, PIJARNEWS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menempati peringkat kedua nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semester 1 tahun 2021, antar Kantor Wilayah kemenkumham se Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Devisi Administrasi Kemenkumham Sulsel Sirajuddin, Rabu (11/8/2021) .
“Nilainya 93,51%, Kanwil Sulsel berada di bawah Kanwil Gorontalo yang menempati peringkat pertama,” Kata Sirajuddin.
Pengumuman tersebut lanjutnya disampaikan Kepala Biro keuangan kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto pada acara Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kemenkumham di Jakarta, secara daring, Selasa (10/8/2021).
Sirajuddin mengapresiasi kinerja anggaran jajaran kemenkumham yang semester I tahun ini penyerapan anggarannya berada pada peringkat pertama dengan persentase sebesar 52,23%.
BeritaTerkait
Sementara, Kepala Bagian Umum Basir menyampaikan, pada tahun 2020 Kanwil Sulsel meraih penghargaan kinerja pelaksanaan angaran tingkat wilayah terbaik pertama dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Sulsel per 30 November 2020 mencapai 96,13.
Menurut Basir ada 13 Indikator yang menjadi Bobot Penilaian yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, Deviasi halaman III Dipa, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus, dan Dispensasi.
Kepala Biro Keuangan kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto meminta seluruh jajaran disiplin dalam melaksanakan kegiatan. “Tingkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan dan melakukan pengisian data capaian output secara akurat serta hindari kesalahan SPM,” harapnya.
Wisnu juga memberikan kiat setrategis pelaksanaan anggaran agar IKPA nilainya baik yakni percepatan pelaksanaan kegiatan.
“Lakukan pertanggungjawaban anggaran,identifikasi Kembali kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, Berikan teguran dan sanksi kepada pihak ketiga yang terlambat dalam penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, Segera ajukan tagihan sesuai dengan termin/jadwal pembayaran yang tercantum dalam kontrak,” ujarnya.
“Selanjutnya, segera ajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan/pengadaan yang telah dilaksanakan, perhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Segera lakukan optimalisasi anggaran,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian PA Dina Rasmalita dan Kasubag PA Baragina Widyaningrum.(rls)
