• Tentang Kami
  • Tim Kerja
  • Beriklan bersama kami
  • Kebijakan AI
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
Utama Ajatappareng

Kisruh Tanah di Lauleng, Warga Minta Solusi ke DPRD Parepare

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
7 Juli 2020
di Ajatappareng

 

PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Kisruh sengketa lahan antara Rumah Sakit Lauleng dengan warga kian mengerucut. Alhasil, warga mengadukannya di DPRD Kota Parepare.

Komisi I DPRD Parepare memediasi pertemuan antara warga dengan pihak RS Lauleng, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kabid Aset hingga camat dan lurah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diundang pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang sidang paripurna, Selasa (7/7/2020).

Ketua Kerukunan Warga Lauleng, Latang mengatakan jika tidak menyepakati jika lahan itu diklaim sepenuhnya oleh pemerintah kota. Sebab, warga sekitar juga memiliki hak atas tanah tersebut.

BeritaTerkait

DPD NasDem Parepare Lantik Ratusan Pengurus DPC

DPD NasDem Parepare Lantik Ratusan Pengurus DPC

17 November 2026
HUT ke-15, NasDem Parepare Potong Tumpeng, Suyuti : NasDem Tetap Eksis Meski Hadapi Berbagai Isu

HUT ke-15, NasDem Parepare Potong Tumpeng, Suyuti : NasDem Tetap Eksis Meski Hadapi Berbagai Isu

11 November 2026
HUT ke-15 NasDem, DPD Parepare Gelar Syukuran dan Ikuti Arahan Surya Paloh

HUT ke-15 NasDem, DPD Parepare Gelar Syukuran dan Ikuti Arahan Surya Paloh

11 November 2026
Kisah Diana di Parepare, Keliling Bersama Cucu Kumpulkan Barang Bekas

Kisah Diana di Parepare, Keliling Bersama Cucu Kumpulkan Barang Bekas

6 November 2026

“Yang kami sepakati jika yang disertifikasi hanya seluas lokasi lahan RS Lauleng saja. Tapi kalau mau disertifikasi juga lahan di sekitarnya, kami belum sepakat. Harus ada pertemuan selanjutnya untuk membahas lahan itu. Karena berdasarkan aturan, kita juga memiliki hak,” kata Latang, saat ditemui PIJARNEWS.COM usasi pertemuan.

Ketua Komisi I DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menjelaskan, jika pertemuan itu untuk mencari titik temu kisruh sengketa lahan seluas 10 hektare itu. Menurutnya, jika hal itu dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Kesimpulan pertemuan tadi bahwa, masyarakat Lauleng mempersilakan pemerintah kota untuk melakukan sertifikasi hanya pada lokasi tanah yang ditempati RS Lauleng. Karena untuk kepentingan pelayanan gratis di RS,” ungkap Kahar -sapaannya-.

Lebih lanjut, Kahar menjabarkan hasil pertemuan itu ditemukan jika tanah yang diklaim pemerintah kota itu sisa sekira 5,5 hektare saja yang belum bersertifikat.

Rinciannya, lokasi RS Lauleng 1 hektare, empang sekira 3 hektare, lahan pekarangan setengah hektare ditambah lokasi yang ditempati rumah masyarakat sekira 1 hektare.

Berdasarkan itu, lanjut Kahar, masih perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk mencari titik temu antara kepentingan warga dan pemerintah kota. Pasalnya, warga juga merasa memiliki hak atas tanah itu lantatan warga sudah menempati lokasi itu sejak puluhan tahun lalu.

Oleh karena itu, tambah Kahar, Komisi I DPRD Parepare dalam hal ini yang memediasi pertemuan, menyampaikan ke pihak pemerintah kota agar melakukan pertemuan ulang untuk mencari solusi.

Sementara, Kabid Aset Pemkot Parepare, Mursalim mengatakan jika masih sementara dilakukan inventarisasi. Namun, pada proses itu warga mengeluh atas lahan yang diklaim.

“Kita ingin minta kerja sama warga agar proses inventarisasi ini bisa berlanjut dan dituntaskan,” imbuhnya. (*)

Reporter : Mulyadi Ma’ruf
Editor: Dian Muhtadiah Hamna

Terkait: DPRD Parepare

Berita Terkait

Pemkot Parepare Jawab Pandangan Fraksi DPRD soal Raperda APBD 2027

Pemkot Parepare Jawab Pandangan Fraksi DPRD soal Raperda APBD 2027

Editor: Tohir Muhammad
14 Oktober 2026

...

Kantor DPRD Dibakar : Saluran Demokrasi Buntu?

Kantor DPRD Dibakar : Saluran Demokrasi Buntu?

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
26 Agustus 2026

...

Garansi Gubernur Sulsel: Parepare Jadi “Pilot Project”  Gerakan Indonesia Asri

Garansi Gubernur Sulsel: Parepare Jadi “Pilot Project” Gerakan Indonesia Asri

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
12 April 2026

...

Berita Populer

  • Kampung Belajar atau Kampung Inggris?

    Kampung Belajar atau Kampung Inggris?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyusuri Jejak Rasul di Madinah, AJPar dan PT Assiradj Jaya Group Mengajak Jamaah Menapaki Babak Baru Kehidupan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • FEBI IAIN Parepare Gelar FEBI FEST 2026, Diikuti 286 Peserta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diresmikan Wali Kota, Parepare Kini Punya Bioskop

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prodi KPI STAIN Majene Raih Akreditasi Unggul, Mitra Industri Media Beri Apresiasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Media Online Pijar News Telah Terverifikasi Administratif & Faktual Oleh Dewan Pers

  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
  • Kebijakan AI

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi