PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Komisi II DPRD Parepare melakukan kunjungan kerja di dua instansi. Yakni UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) dan RS Hasri Ainun Habibie, Senin (30/8/2021).
Dalam kunjungan tersebut, dewan membeberkan sejumlah temuannya. Di BLK, dewan menerima laporan pelatihan sangat minim. Hal itu disebabkan, ketersediaan anggaran BLK harus dialihkan ke dana Covid-19 atau kena recofusing.
“Fungsi BLK dalam rangka peningkatan pelatihan masyarakat tidak berjalan. Alokasi anggaran juga ternyata tidak bisa dilaksankan karena recofusing dari pemerintah. Jadi BLK hanya berharap bantuan dari provinsi dan pusat,” bebee Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir.
Legislator Gerindra itu juga mengungkapkan angka pengangguran kini mencapai 7,14 persen. Menurutnya, angka itu cukup memprihatinkan. Ia mendorong Disnaker dan BLK mengaktifkan pelatihan.
Di RS Hasri Ainun Habibie, Kamaluddin dkk menerima laporan, operasional di rumah sakit itu belum berjalan efektif. Pasalnya, rumah sakit regional itu belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun manajemennya sudah berjalan.
“Dari jawabannya tadi tinggal menunggu persetujuan dari kerjasama BPJS Kesehatan, dan insyaallah akan beroperasi tahun ini,” ungkapnya.
Plt Direktur RS Regional dr Hasri Ainun Habibie, dr Mahyuddin mengatakan, telah melengkapi 265 item dari BPJS Kesehatan. Hal itu berupa sistem, dan sumber daya manusia (SDM) Rs HAH, maupun sarana dan prasarana yang harus lengkap.
Ia mengatakan RS HAH telah mendapatkan poin 85,7 dari pengamatan internalnya. Saat ini menunggu assesmen dari BPJS Kesehatan.
“BPJS akan mengecek 265 item itu, apakah kita sudah mencapai prasarana dan SDM-nya untuk memberikan layanan terbaik di masyarakat. Persyaratannya sebenarnya 75% telah lolos. Harapan kami penilaian 85 ini bisa sama dengan BPJS sehingga kita bisa segera melakukan kerja sama dan menyediakan fasilitas layanan terbaik untuk mayarakat,” tutup Mahyuddin. (*)
Editor : Mulyadi Ma’ruf
