MAKASSAR, PIJARNEWS.COM—Komisi IX DPR RI menggandeng ICMI Muda Sulsel menggelar sosialisasi dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja. Kegiatan ini berlangsung Ahad (8/3/2026) di Cafe VAAN IN SKY, Jl Bajiminasa, Makassar yang dihadiri anggota ICMI Muda Sulsel, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi IX, Dr Ashabul Kahfi, menceritakan bahwa di Komisi IX bermitra dengan layanan dasar masyarakat. Seperti BPJS dan program MBG. Kehadiran program andalan Prabowo Subianto ini, merupakan intervensi negara untuk mengatasi malnutrisi pada anak di sekolah, santri, ibu hamil dan balita. Target MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat guna menciptakan SDM unggul. Namun, kehadiran program ini tidak lepas dari polemik di masyarakat lantaran muncul sejumlah tantangan dalam pengelolaannya.
“Kami di Komisi IX sudah ketuk palu untuk anggaran MBG sebesar Rp331 T. MBG menjadi sorotan publik karena anggarannya besar. Satu sisi, sebagian masyarakat menilai bahwa program ini mengganggu pos anggaran untuk kementerian lain,” jelas Ashabul Kahfi di hadapan hadirin.
Kendati demikian, Ashabul meminta masyarakat merenungkan, bagaimana memastikan masa depan anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045? Jawabannya, bisa dipastikan jika piring makan mereka bergizi. “Data nasional, Indonesia masih berada pada prevelensi 19,8 persen angka anak stunting atau 4,7 juta anak mengalami stunting pada tahun 2024,” sebutnya.
Oleh karena itu, Ashabul meminta masyarakat juga turut mengawal pelaksanaan MBG mengingat anggarannya yang tidak sedikit.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sulsel, Dr Muhammad Tang menilai, MBG adalah kebijakan yang tepat. Berbagai studi menunjukkan bahwa gizi yang cukup berkorelasi dengan kemampuan kognitif, daya ingat, dan ketahanan belajar. Anak yang sehat lebih siap menerima pelajaran.
“Piring makan yang layak merupakan prasyarat menuju ruang kelas yang efektif. Namun, pertanyaan pentingnya bukan pada niat baik program ini, melainkan pada sejauh mana MBG mampu mendorong perbaikan mutu pendidikan secara nyata,” ujarnya kepada Pijarnews.com.
Di daerah seperti Sulawesi Selatan, konteks lokal harus menjadi pertimbangan utama. Karakter geografis yang beragamdari kepulauan hingga pegunungan menuntut fleksibilitas kebijakan. Keterlibatan masyarakat lokal, UMKM pangan, dan pengawasan berbasis komunitas dapat menjadi kunci keberhasilan. MBG yang dikelola secara partisipatif tidak hanya memberi makan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan menumbuhkan rasa memiliki.
Menurut Direktur PPs STAI Al-Furqan Makassar ini, mengkritik bukan berarti menolak. Justru sebaliknya, MBG perlu diperkuat dengan pendekatan integratif. Program ini seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas guru, penguatan peran kepala sekolah, serta pendidikan gizi yang berkelanjutan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat makan gratis, tetapi pusat pembelajaran hidup sehat, disiplin, dan tanggung jawab sosial.
“ Apakah MBG akan berhenti di piring makan, atau berlanjut hingga benar-benar mengubah kualitas ruang kelas? Jawabannya bergantung pada keberanian negara melihat pendidikan secara utuh. MBG adalah fondasi penting, tetapi rumah pendidikan yang kokoh hanya akan berdiri jika fondasi itu ditopang oleh dinding kebijakan yang kuat dan atap mutu yang konsisten,“ tutup Muhammad Tang. (*)
Reporter: Dian Muhtadiah Hamna
