MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) atas keberhasilan melakukan efisiensi anggaran Rp950 miliar per tahun 2020.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan, efisiensi ini terdiri dari tiga poin. Yakni perjalanan dinas, honorer dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan jasa.
“Alhamdulillah dari laporan Pak Gubernur tadi, dalam rangka pencegahan. Di sini (Sulsel) setidak-tidaknya sudah ada tiga poin efisiensi, mulai dari perjalanan dinas terefisiensi Rp300 miliar, honor yang semula Rp700 miliar menjadi Rp 350 miliar. Jadi hampir separuh terefiensi dan juga penetapan HPS itu terefisiensi Rp300 miliar lebih. Hampir Rp950 miliar terefisiensi, itu per-bulan ini dan proses itu masih berlanjut,” jelas Nurul Ghufron saat ditemui, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (2/3/2020).
Nurul Ghufron berharap, semua daerah lain di Sulsel maupun di luar Sulsel mendapatkan dampak positif untuk melakukan efisiensi anggaran demi kepentingan pembangunan daerahnya.
“Mudah-mudahan ini menjadi perspektif dan pengaruh bagi daerah-daerah yang lain,” katanya.
Yang paling penting, lanjutnya, komitmen orang nomor satu di daerah merupakan sebuah kunci untuk mendukung efisiensi anggaran ini. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, kata Nurul Ghufron, merupakan contoh kepala daerah yang komitmen untuk sama-sama melakukan efesien anggaran.
“Terutama bagaimana komitmen dari kepala daerah untuk memberantas korupsi yang juga akhirnya hasil efisiensi itu untuk pembangunan daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (rls/dmh)
