ket: ilustrasi, rapat DPRD Parepare beberapa waktu lalu (foto: ist)
PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Rapat Paripurna DPRD Parepare, yang dijadwalkan membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016, batal dilaksanakan pada Senin 10/7. Pihak eksekutif disebut berhalangan hadir, sehingga paripurna terpaksa dibatalkan.
Legislator PKS Iqbal Chalik menjelaskan, paripurna itu rencananya mendengarkan jawaban fraksi dan tanggapan walikota terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2016. “DPRD sudah siap. Kalau memang walikota tidak bisa hadir, kan bisa diwakili. Pembatalannya juga sepihak,” sesal Iqbal.
Dia menegaskan, DPRD dan Pemkot adalah mitra sejajar. Sehingga kejadian yang dia sebut ‘pelecehan DPRD’ itu tidak seharusnya terjadi dan terulang. Usai pimpinan berembuk, rapat itu dijadwal ulang pada Kamis 13/7.
Fraksi Hannas (Hanura-Nasdem) Heri Ahmadi juga menyesalkan ketidakhadiran walikota Taufan Pawe. Dia menyebut Pemkot tidak menghargai lembaga DPRD. “Padahal selama ini DPRD sangat menghargai Pemkot Parepare,” katanya.
Bentuk penghargaan DPRD, kata Heri, karena fraksi telah menyiapkan tanggapan pada rapat itu. Dan itu tentu disiapkan dengan menguras tenaga, waktu dan buah pikiran. “Sama halnya kita kerja tanpa dihargai, bagaimana jika sebaliknya, kan tidak enak,” kritiknya. (mul/ris)
