PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Proses Pembebasan lahan kereta api Makassar-Parepare memakan proses cukup panjang, namun pemerintah menargetkan rampung pada 2022 ini.
Hal itu di ungkapkan anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi saat silaturahmi dengan pengurus Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Parepare, di Kafe Carlos, Jalan Bau Massepe, Kota Parepare, Rabu (23/2/2022).
Fauzi mengatakan, pembebasan lahan rel kereta api tahun ini ditargetkan pemerintah pusat selesai. Meski sudah lewat dari perencanaan awal karena masih eranya Gubernur Syahrul Yasin Limpo, tetapi mudah- mudahan tahun ini bisa selesai.
“Barru-Pangkep sudah rampung. Selanjutnya Pangkep Maros dan Maros Makassar yang agak berat, sama di tempat lain masalah pembebasan lahan untuk jalan, bendungan pasti kendalanya adalah pembebasan lahan,” katanya.
Kendala lain, kata Presedium KAHMI Sulsel ini, adalah pergantian tim appresial, antara tim appresial pertama dan kedua taksirannya berbeda. Menurut Fauzi, perbedaan tersebut dikhawatikan akan berujung ke Pengadilan Negeri soal pembebasan lahan.
“Sementara Pengadilan nanti masalah hitam putih,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan, Fauzi sudah berjuang, jika misalnya setelah sampai di Kota Parepare ada komitmen akan menggunakan Tenaga Kerja lokal dimana-tempat proyek dijalankan.
“Mudah-mudahan usulan saya bisa lolos, bagaimana tenaga kerja baik yang memerlukan skill maupun non skill menggunakan tenaga lokal, termasuk pekerjaan sub juga nantinya menggunakan pengusaha lokal, bahan-bahannya diharapkan lebih banyak digunakan dari daerah,” kata Fauzi.
Suami Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara ini berharap proyek rel kereta api Makassar-Parepare punya dampak yang besar bagi masyarakat lokal, khususnya dampak ekonomi ke masyarakat.
“Kita mengharapkan usaha UMKM kalau nanti ada stasiun kereta api mungkin di titik tertentu ada keramaian setelah ada stasiun kereta. Jangan dipersulit untuk masuk,” kata Fauzi. (arb)
