Foto: Humas Setdako Parepare
PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Walikota Parepare Taufan Pawe baru saja menerima penghargaannya yang ke-82. Yakni penghargaan indeks trasparansi dan kondisi keuangan daerah terbaik. Sedianya, ada 81 Pemda se-Indonesia yang menerima penghargaan serupa. Namun ternyata ada satu yang menolak, yakni Pemkot Kupang.
Konon, walikota Kupang menolak penghargaan itu karena meragukan kredibilitas penilian, serta adanya kontribusi serta biaya-biaya lain yang mesti mereka keluarkan dalam menerima penghargaan tersebut.
“Sudah laporan keuangannya jelek, berikan lagi kontribusi dan juga orang-orang dari sini harus ke sana dengan biaya sendiri, juga biaya hotel dan sebagainya, hanya untuk mendapatkan sebuah kertas dan harus ikut seminar pula. Kalau memang kami terima penghargaan, datang antar ke sini saja,” kata Jefri Riwu Kore, Walikota Kupang.
Pemkot Parepare termasuk salah satu yang menerima penghargaan serupa. Apa tanggapan Pemkot, merespons isu mengenai adanya kontribusi dan biaya lain demi penghargaan itu?
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Nasarong menegaskan tidak ada yang mesti dibayar untuk pengharaan tersebut. Namun dia tidak membantah mengenai adanya kontribusi. Besarannya Rp1 juta 250 ribu per peserta.
“Kontribusi itu hanya untuk yang ikut seminar. Namanya juga seminar, biasanya kan memang begitu,” tandasnya. (mul/ris)
