MAKASSAR, PIJARNEWS.COM—Merancang kurikulum dalam pengembangan Ilmu Komunikasi sebaiknya berbasis kebijakan. Namun, perlu dipertimbangkan aspek seberapa penting, kesiapan SDM, dan bagaimana metode pengembangannya.
Hal ini dipaparkan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Korwil Sulselbar 2024-2027, Prof Dr. Muh. Akbar, M.Si saat menjadi narasumber dalam seminar nasional di Gedung Baru, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI), Sabtu (15/2/2025).
Seminar nasional dengan topik Transformasi Pendidikan Komunikasi di Era Artificial Intelligence; Peluang dan Tantangan itu juga menghadirkan Ketua Aspikom Pusat, Dr. S.Bekti, M.Si dengan dimoderatori Wardah, S.Sos, M.A, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar.
Lebih jauh Akbar mengatakan kurikulum yang ideal adalah yang bisa menjawab semua persoalan dengan tiga pertanyaan dasar. Pertama, perlu dan pentingkah pengembangan kurikulum.
Dia mencontohkan, di Universitas Hasanuddin yang memiliki Departemen Ilmu Komunikasi, jika ingin mengubah kurikulum meski melalui jenjang universitas, lalu turun ke fakultas hingga ke prodi.
Kedua, siapkah lembaga pendidikan Ilmu Komunikasi untuk melakukan pengembangan kurikulum terkait tema. Hal ini dimulai dari kebijakan perguruan tinggi, kesiapan materi perkuliahan dan kesiapan pengajar itu sendiri.
Ketiga, bagaimana strategi pelaksanaan yang pas. Berawal dari kebijakan universitas, kebijakan fakultas hingga kebijakan prodi. Termasuk “strategi melawan arus” dari tingkat prodi hingga universitas.
“Jadi untuk pengembangan kurikulum, perlu pendidikan komunikasi, riset, laboratorium dan kolaborasi,” tambah pakar Komunikasi Pemasaran dari Universitas Hasanuddin ini.
Ketua Aspikom Pusat, Dr.S.Bekti, M.Si menuturkan, pengembangan kurikulum prodi Ilmu Komunikasi harus mengimplementasikan artificial intelligence (AI) namun secara etis dan bertanggung jawab.
“Kalau komunikasi kita modelnya seperti 20-30 tahun lalu, maka komunikasi kita akan terhambat. Sekarang trennya kita menggunakan AI untuk menghasilkan sesuatu, “ kata pengajar di Fisip UPN Veteran Jakarta itu.
Kehadiran Bekti di Makassar sekaligus melantik pengurus Aspikom Korwil Sulselbar periode 2024-2027 usai penetapan ketua dua bulan lalu. Dia juga mengingatkan peran Aspikom Sulselbar sebagai tuan rumah Kongres Nasional Aspikom yang akan digelar pada Juli mendatang. Rencananya, kongres itu akan dihadiri 350 perguruan tinggi se-Indonesia. Sehingga diharapkan terbangun solidaritas di kalangan akademi komunikasi.
Ketua Aspikom Korwil Sulselbar terpilih, Dr Abdul Majid menyebutkan kepengurusan baru ini beranggotakan sekitar 80 dosen yang berasal dari 17 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah Sulselbar.
“Aspikom memiliki fokus pada tata kelola program studi, kurikulum serta akreditasi. Kami harap bapak ibu pengurus bisa kolaborasi, eksis di kegiatan agar prodi ini memiliki animo yang tinggi,” harapnya.
Majid juga berharap muncul keunikan dari prodi-prodi Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi Indonesia bagian Timur. “Kami juga merespons perkembangan lembaga akreditasi mandiri (LAM) sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan komunikasi, ” tuntasnya. (*)
