MAKASSAR, PIJARNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data Survei Penilaian Integritas (SPI) di Sulawesi Selatan. Hasilnya, Kabupaten Luwu Utara meraih peringkat tertinggi di Sulsel.
Direktorat Korsup Wilayah IV, Niken Ariati, memaparkan data tersebut pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 30 Maret 2022 lalu. Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani hadir pada acara tersebut didampingi Sekda Luwu Utara, Armiady dan Inspektur Inspektorat, Mukhtar Jaya.
“Bobot perhitungan SPI ini melibatkan responden internal, eksternal, eksper, dan faktor koreksi,” ungkapnya belum lama ini.
Responden internal, kata dia, mencakup perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, dan sosialisasi anti korupsi. Juga, transparansi yang melibatkan pegawai yang bekerja minimal 1 tahun.
Adapun responden eksternal melibatkan pengguna layanan 1 tahun terakhir meliputi upaya pencegahan korupsi, tranparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai. Sementara responden eksper melibatkan BPKP, BPK, Ombudsman, Tokoh Masyarakat, DPRD, LSM, Akademisi, K/L yang pernah berhubungan dengan objek survei 1 tahun terakhir.
“Sedangkan faktor koreksi merupakan pengaduan masyarakat yang terverifikasi, SPDP Online, dan insidens TPK,” terang Niken.
Khusus untuk nilai SPI Sulawesi Selatan, Niken menyebut Kabupaten Luwu Utara berada di peringkat pertama dengan skor SPI 12,79 disusul Kabupaten Sinjai 12,43 dan Kabupaten Pinrang 10,32.
“Kabupaten Luwu Utara juga masuk kategori MCP tinggi dalam artian Pemerintah Daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintah daerah yang relatif baik di Sulsel untuk terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga momentum perbaikan,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata yang juga hadir pada rakor tersebut meminta agar pemerintah daerah mendukung tindak lanjut rencana aksi dan poin-poin Monitoring Centre of Prevention (MCP) Tahun 2020 dan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Rizal Suhaili sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sulsel. (*/adv)
