PAREPARE, PIJARNEWS.COM— Yayasan Bakti dan Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pembangunan berkelanjutan Kota Parepare, Rabu, 11 Juli lalu di Hotel Kenari Bukit Indah.
Konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Kota Parepare melalui program MAMPU menghadirkan pemateri dari Bappeda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), media dan YLP2EM.
Asisten II Pemkot Parepare, Hj Sulecha, saat membuka konsultasi publik, mengapresiasi program MAMPU-Bakti yang telah memfasilitasi penyusunan RPMJ selaras dengan Sustaineble Development Goals (SDGs) untuk pembangunan berkelanjutan di Parepare. “Kami mengajak semua OPD memberikan masukan dan saran agar RPMJ disusun sesuai kebutuhan rakyat dan selaras program SDGs yang ditetepkan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sulecha mengatakan, pemerintah pusat serius merealisasikan agenda SDGs dengan mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
SDGs mengacu pengalaman pelaksanaan agenda Millenium Development Goals (MDGs) sebelumnya. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator SDGS yang merupakan program PBB dalam mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang dicanangkan melalui Resolusi PBB 21 Oktober 2015. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind).
Sekretaris Beppeda Parepare, Eko Ariadi, mengapresiasi MAMPU-BAKTI, dan YLP2EM dalam mendorong penyusun RPJM Kota Parepare berkelanjutan melalui konsultasi publik dengam tujuan mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
Saat ini, kata dia, Bappeda menyiapkan data akurat agar indikator mencapai target SDGs seperti data tingkat partisipasi pendidikan tahun 2014 sebanyak 98,86 persen dan tahun 2017 turun menjadi 82,64 persen. Itu artinya masih ada anak-anak belum sekolah dengan berbagai penyebab seperti orang tua kurang mampu, jarak rumah sekolah yang jauh. Untuk itu, kasus ini perlu dicermati pemerintah. Ia meminta, semua pihak memberikan masukan agar target SDGs bisa ditingkatkan.
Fasilitator BAKTI MAMPU, Andi Yudha Yunus, mengatakan, keberhasilan mencapai SDGs bergantung tiga faktor utama, yaitu percepatan, pembiayaan dan inklusi yang harus menjadi prioritas di tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang.
Percepatan diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. Menurut Yudha pemerintah daerah harus menyusun RAD untuk SDGs sebagaimana dimandatkan oleh Perpres. Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus siap mengintegrasikan sasaran, target dan indikator SDGs ke dalam RPJM daerah.
Pendamping Perempuan Sekretaris Wilayah (Sekwil) Komnas Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel, Marselina May, meminta KPI Parepare terlibat dalam penanganan kasus yang melibatkan kaum perempuan. Selain itu, dapat memastikan perempuan mendapatkan akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. KPI telah membuka akses layanan kesehatan nasional melalui Pusat Informasi Pengendalian dan Advokasi (PIPA JKN).
Sementara itu Sekretaris Aisyiah Kota Parepare, Darmawati, mengatakan, pihaknya telah memfasilitasi pembangunan rumah sakit bersalin dan memberikan layanan kesehatan gratis, lomba kebersihan sekolah dan menanamkan budaya cuci tangan di kalangan siswa di sekolah.(*)
Editor : Alfiansyah Anwar
