OPINI, PIJARNEWS.COM–Ketika pola yang diam-diam berulang dalam setiap krisis, pendidikan selalu menjadi sektor yang paling fleksibel untuk disesuaikan. Dulu, ruang kelas dikosongkan karena alasan kesehatan. Kini, ruang kelas kembali terancam berpindah ke ruang digital demi efisiensi energi.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar soal kebijakan, melainkan arah keberpihakan lalu kepada siapa sebenarnya negara sedang berpihak? Apakah pada efisiensi angka-angka, atau pada masa depan generasi yang seharusnya dijaga utuh? Dan sampai kapan pendidikan akan terus menjadi variabel yang dikorbankan setiap kali krisis datang silih berganti?.
Wacana penerapan Work From Anywhere (WFA) dan pembelajaran daring pada April 2026 muncul sebagai respons kebijakan terhadap tingginya konsumsi energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Secara logis, mobilitas harian masyarakat termasuk aktivitas pendidikan memang menjadi salah satu kontributor utama penggunaan energi.
Dari perspektif efisiensi, pengurangan pergerakan fisik melalui digitalisasi aktivitas tampak sebagai strategi pragmatis untuk menekan beban energi negara.
Di balik rasionalitas, terdapat pengalaman empiris yang tak bisa diabaikan. Pembelajaran daring yang diterapkan pada masa COVID-19 terbukti menghadapi kendala serius, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan akses teknologi, dan berkurangnya interaksi sosial nyata mengurangi efektivitas pembelajaran.
Kebijakan yang tampak logis di tingkat makro dapat berisiko menimbulkan konsekuensi nyata di lapangan, di mana kualitas pendidikan dapat tergerus demi tujuan efisiensi energi.
Pengalaman selama pandemi memberikan pelajaran penting bahwa pembelajaran daring di Indonesia belum sepenuhnya efektif.
Kesenjangan akses digital tetap menjadi persoalan utama, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil, tidak semua siswa memiliki perangkat pendukung, dan tidak semua lingkungan rumah mampu menjadi ruang belajar yang kondusif. Berbagai kendala menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan tidak bisa dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan dukungan lingkungan yang memadai.
Terbukti melalui data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, dikutip dari CNN Indonesia (27/9/2025), menunjukkan besarnya skala tantangan yang harus dihadapi. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut terdapat 2.333 desa yang belum memiliki koneksi internet, serta 2.017 desa yang belum tersentuh layanan 4G. Selain itu, terdapat 316 desa mayoritas berupa ladang non-pemukiman yang juga membutuhkan pembangunan konektivitas.
Sehingga, fenomena yang ada dapat memperlihatkan sebuah dilema struktural, di dalam dunia pendidikan selalu menjadi sektor yang paling fleksibel untuk disesuaikan ketika krisis datang, padahal pendidikan merupakan fondasi bagi masa depan generasi sebuah bangsa. Ketika kebijakan yang lahir dari logika efisiensi semata, tanpa memperhitungkan kesiapan sistem, dapat berpotensi mereproduksi problematika lama yang seharusnya sudah menjadi pelajaran.
Selain itu, pendidikan tidak dapat direduksi menjadi sekadar aktivitas yang dipindahkan ke ruang digital tanpa konsekuensi. Pendidikan adalah proses multidimensional yang melibatkan interaksi sosial, pembentukan karakter, dan pengalaman kolektif.
Ketika pembelajaran daring dijadikan solusi utama tanpa kesiapan sistem, yang muncul bukan efisiensi, melainkan pergeseran masalah yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang.
Lebih jauh, kebijakan yang ada berpotensi mengulang pola lama, di mana pendidikan selalu menjadi sektor paling fleksibel untuk disesuaikan dalam setiap krisis. Pada masa pandemi, pendidikan dikorbankan demi keselamatan kesehatan. Kini, ada indikasi bahwa pendidikan kembali dijadikan instrumen untuk menyelesaikan persoalan energi.
Jika pola tersebut terus berulang, risiko ketidakstabilan sistem pendidikan nasional akan semakin nyata, dengan konsekuensi yang jauh melampaui tujuan efisiensi sesaat.
Alih-alih menjadikan pembelajaran daring sebagai solusi instan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Efisiensi energi seharusnya difokuskan pada sektor dengan kontribusi terbesar, seperti transportasi dan industri, melalui penguatan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Dengan demikian, beban pendidikan tidak perlu menjadi variabel pengorbanan demi efisiensi sesaat.
Jika digitalisasi pendidikan tetap dianggap sebagai opsi, langkah pertama yang mutlak adalah pemerataan infrastruktur digital. Akses internet yang merata, penyediaan perangkat belajar, dan peningkatan literasi digital harus menjadi prasyarat sebelum pembelajaran daring diterapkan secara luas. Selanjutnya, model pembelajaran hibrida (blended learning) dapat menjadi alternatif realistis, dengan tetap mempertahankan interaksi tatap muka sebagai elemen utama dalam membangun kompetensi, karakter, dan pengalaman sosial peserta didik.
Pendekatan ini memungkinkan efisiensi dijalankan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Pada akhirnya, persoalannya tidak sekadar seberapa banyak BBM yang bisa dihemat akibat ketegangan geopolitik dunia. Yang lebih penting adalah harga yang harus dibayar oleh pendidikan dan generasi yang sedang tumbuh. Efisiensi jangka pendek tidak boleh menumpuk masalah jangka panjang; pengorbanan hari ini berupa kemunduran kualitas belajar, berkurangnya interaksi sosial, dan hilangnya pengalaman kolektif akan meninggalkan jejak yang sulit diperbaiki.
Ketika pendidikan dijadikan alat untuk menyelesaikan persoalan energi semata, maka rasionalitas kebijakan harus diuji Kembali bukan hanya dengan angka, tetapi dengan masa depan yang sedang dibentuk.
