PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar rapat koordinasi bersama team Leaision Officer (LO) masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Parepare, guna membahas penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye.
Rapat tersebut dipimpin oleh Komisioner KPU Kota Parepare, Hasruddin Husain. Terlihat juga, Kasubag Hukum, H Muhammad Darwis, LO paslon nomor urut 1 Taufan-Pangeran (TP) Hamran Hamdani dan LO paslon nomor urut 2 Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS) Tahang Adam.
Komisioner KPU Kota Parepare, Divisi Hukum Hasruddin Husain menjelaskan rapat koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan pasal 12 PKPU No 5 Tahun 2017, bahwa KPU kota harus menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye.
“Nantinya menjadi acuan Paslon dalam mengeluarkan sumbangan dana kampanye selama masa kampanye,” jelas Hasruddin saat ditemui Pijar di Kantor KPU Kota Parepare, Kamis, (1/3/ 2018).
Hasil rapat tersebut, sambung Hasruddin, batasan dana kampanye yang telah ditetapkan meliputi, Rapat Umum atau kampanye akbar, Pertemuan Terbatas, Tatap muka dan Dialog, penambahan Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK).
“Juga, Pembuatan bahan kampanye dan anggaran jasa konsultan dan managemen,” tambahnya.
Untuk rapat umum atau kampanye akbar, lanjud Hasruddin, jumlah batas biaya yang dikeluarkan sekira Rp880 Juta dengan jumlah peserta maksimal 15.000 orang dalam satu kali pertemuan. Pertemuan terbatas, biayanya sekira Rp880 Juta dengan jumlah peserta maksimal 1.000 orang dalam 18 kali pertemuan. Tatap muka dan Dialog, jika di tempat terbuka, sekira Rp1,4 M dan Jika ditempat tertutup sekira Rp2 M dalam 129 kali pertemuan dengan jumlah batas peserta 200 orang.
“Penambahan BK, dengan frekwensi 100 persen, batasan biayanya sekira Rp460 Juta. Penambahan APK, frekwenasi 150 persen, sekira Rp36 Juta. Untuk pembuatan bahan kampanye sekira Rp1,4 M. Sedangkan jasa konsultan dan managemen sebanyak Rp300 Juta” urainya
“Secara Keseluruhan, jumlah batasan pengeluaran yang ditetapkan sekira Rp.7.4 M” pungkasnya
Untuk itu, kata Hasruddin, indikator penetapan tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing paslon. Jika tidak, ada konsekuensi hukum yang harus diterima bagi melanggar.
“Yaitu, pembatalan sebagai paslon jika melanggar ketentuan amanah pasal 53 PKPU No 5 tahun 2017.” Tegasnya. (mul/abd)
