PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Parepare menyatakan sikap politik. Mereka memboikot rapat paripurna penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun 2019. Bukan tanpa alasan, soalnya Pemkot tak memberikan hak DPRD terkait Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). Padahal KKD itu seharusnya berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu.
11 anggota DPRD yang menyatakan sikap tersebut adalah Rudy Najamuddin, Hariani, Apriyani Djamaluddin, Suyuti, M Yusuf Lapanna dan Kamaluddin Kadir. Selain itu, Asmawati, Tasming Hamid, Sudirman Tansi, Hermanto dan Yasser Latief. Mereka menamakan koalisinya dengan koalisi parlemen.
“Ini adalah hak politik kami. Bukan hanya soal nilai KKD-nya. Tapi kita berusaha untuk mengembalikan dan menjaga marwah lembaga DPRD,” jelas Anggota Komisi III DPRD Parepare Yasser Latief saat ditemui di Alya Cafe Sweetnes, Senin (29/6/2020).
Ketua Fraksi Nasdem Parepare itu menegaskan jika sikap mereka memboikot rapat paripurna itu, bukan berarti mereka tidak melaksanakan kewajiban. Hanya saja, mereka ingin menjalankan fungsi pengawasan yang juga diemban anggota DPRD.
Sebelumnya, dikonfirmasi mengenai KKD, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Ahmad mengatakan jika peraturan wali kota (Perwali) sudah ada dan akan ditandatangani. Hanya saja, kondisi pandemi menjadi alasan utama sehingga hak DPRD terkait KKD belum ditandatangani.
“Anggarannya juga sudah ada dan perhitungannya juga sudah sesuai. Pak wali kota masih fokus dan konsentrasi terkait penanganan Covid-19. Bahkan Pak wali kota sampaikan akan menandatangani hal tersebut menunggu momen yang tepat. Masa kita sedang menghadapi kondisi pandemi seperti ini, kita masih memikirkan diri kita. Paling serius yang harus dipikirkan bagaimana pandemi Covid-19 dapat melandai akhir Juni atau pertengahan Juli,” ujar Jamaluddin.
Diketahui, rapat paripurna yang sempat tertunda dua kali itu akhirnya dituntaskan setelah dinyatakan kuorum. Rapat itu dihadiri 14 anggota DPRD. (*)
Reporter : Mulyadi Ma’ruf
