JAKARTA, PIJARNEWS.COM–Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal rencana sertifikasi ulama atau kiai yang direncanakan pemerintah lewat kementrian agama (Kemenag). Menurutnya, rencana tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan.
JK menilai, banyak faktor yang akan menghambat rencana sertifikasi ulama tersebut. Salah satunya yakni, sejauh Ini gelar tersebut berasal dari masyarakat dan tidak ada instansi yang memberikannya.
“Ulama atau kyai itu gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh instansi resmi. Bisa jadi ia tidak bergelar apa-apa, misalnya menempuh pendidikan formal. Tapi karena dia memiliki ilmu agama yang baik maka masyarakat memberinya gelar ulama,” ucap JK usai acara penyerahan alat spraying mandiri di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2020).
Ditambah lagi lanjutnya jumlah ulama di Indonesia mencapai jutaan sehingga rencana Menteri Agama Fachrul Razi tersebut tidak akan mudah dilakukan.
“Yang harus diingat ulama atau kyai di Indonesia jumlahnya jutaan bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu ?,“ ujar JK.
Lebih lanjut mantan wapres RI ke 10 dan 12 ini mengungkapkan, sertifikasi ulama yang dicanangkan pemerintah hanya relevan untuk para Da’i yang akan diundang berceramah di instansi pemerintah. JK menganggap untuk melakukan sertifikasi ulama yang akan ceramah di masjid mana pun di Indonesia bukan hal yang mudah.
“Sertifikasi itu khususnya untuk Da’i yang mau ceramah di Masjid yang diatur oleh kantor kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang Da’i yang sudah tersertifikasi tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia, tidak mudah itu,” jelas JK.
