MAKASSAR, PIJARNEWS.COM– Di balik setiap reformasi birokrasi, selalu ada pertanyaan yang sama, yaitu seberapa siap manusia di dalam pemerintahan untuk berubah?
Atas dasar itulah, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan ke Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI pada Kamis, 7 Mei 2026.
Kegiatan ini untuk memastikan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efektif, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kunjungan yang dipimpin Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. itu disambut langsung Kepala Pusjar SKMP LAN, Dr. Muhammad Aswad, M.Si., bersama Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr. Sulaeman Fattah, M.Si., para pegawai unit kerja LAN Makassar, serta mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar di Auditorium Hasanuddin.
Di tengah agenda pengawasan, kehadiran mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar menjadi penanda bahwa kepemimpinan birokrasi masa depan sedang dipersiapkan sejak hari ini.
Penguatan Peran LAN untuk Reformasi Birokrasi Daerah
Pemutaran video capaian kinerja Pusjar SKMP LAN RI Makassar mengawali kegiatan siang itu, dilanjutkan sambutan dari Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Kepala Pusjar SKMP, hingga pengarahan dari Taufan Pawe sebagai mitra pengawasan Komisi II DPR RI.
Peserta kunjungan menyaksikan video capaian kinerja Pusjar SKMP LAN yang menampilkan penguatan pembelajaran ASN, inovasi pelayanan publik, dan pengembangan kapasitas birokrasi di kawasan timur Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr. Sulaeman Fattah, menggambarkan kampus yang dipimpinnya sebagai bagian dari upaya negara menyiapkan birokrasi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan daerah. Ia mengatakan, Politeknik STIA LAN Makassar tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi ASN, tetapi juga membuka akses pembelajaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum.
Menurutnya, institusi tersebut bahkan telah menyusun kurikulum khusus bagi anggota DPRD kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal.
Dalam arahannya, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus ditopang kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan berkapasitas.
“Kalau kita berbicara tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita tidak bisa memisahkannya dari kualitas sumber daya manusianya. Integritas saja tidak cukup. Negara membutuhkan aparatur yang memiliki integritas sekaligus kapasitas. Karena itu, LAN RI harus menjadi wadah yang mengasah, menumbuhkan, dan mempersiapkan calon-calon pemimpin birokrasi yang siap menghadapi tantangan pemerintahan modern,” ungkap Dr. Taufan Pawe.
Dalam pembahasan pengawasan, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya memperkuat peran Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai penggerak transformasi birokrasi nasional. LAN dinilai memiliki posisi strategis untuk membangun kepemimpinan birokrasi yang adaptif, memperkuat manajemen talenta ASN, sekaligus menghadirkan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Dorongan Kolaborasi dan Penguatan Kompetensi ASN
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, mulai dari relevansi kurikulum pelatihan ASN, kualitas widyaiswara, kapasitas sarana pembelajaran, hingga evaluasi dampak pasca-pelatihan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
Dalam sesi dialog yang berlangsung terbuka, sejumlah dosen dan pejabat Pusjar SKMP menyampaikan kegelisahan mereka tentang masa depan pengembangan kapasitas ASN – mulai dari kebutuhan beasiswa, keterbatasan anggaran, dukungan terhadap inovasi masyarakat, hingga efektivitas pelatihan kepemimpinan yang dinilai belum optimal akibat dominasi metode daring dan pembiayaan yang terbatas.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dr. Taufan Pawe mengatakan aspirasi itu akan dibawa ke ruang pembahasan resmi di DPR RI. Menurutnya, penguatan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menjadi penting karena institusi tersebut memegang peran strategis dalam menjaga kualitas birokrasi dan pelayanan publik di tengah tuntutan pemerintahan yang terus berubah.
Membangun ASN yang Melayani
Kunjungan kerja ini menandai langkah bersama antara DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara untuk memastikan reformasi birokrasi tidak berhenti sebagai agenda kebijakan, melainkan hadir sebagai perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan pemerintah sehari-hari.
Melalui berbagai program, Pusjar SKMP LAN telah memfasilitasi lurah, kepala sekolah, guru, hingga kepala puskesmas untuk memperkuat kepemimpinan, inovasi pelayanan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung.
Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI, Dr. Muhammad Aswad, M.Si., menegaskan bahwa kualitas ASN akan menentukan wajah pelayanan pemerintah di tengah masyarakat.
“Kami ingin setiap ASN yang belajar di Kampus Pusjar SKMP LAN pulang membawa perubahan. Bukan hanya pengetahuan baru, tetapi juga semangat melayani, keberanian berinovasi, dan kemampuan menghadirkan solusi bagi masyarakat. Dari Makassar, kami ingin memperkuat pembelajaran birokrasi untuk seluruh kawasan timur Indonesia,” ungkapnya didampingi Tim Humas usai menerima Kunjungan Kerja Pengawasan Komisi II DPR RI. (rls)
