PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Aksi boikot paripurna yang sempat dilakukan sembilan Anggota DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Parepare tahun 2020, terpaksa terhenti. Itu disebabkan tiga legislator keluar dari koalisi.
Ketiga legislator itu dari Perindo Hariani dan Legislator Hanura, Hermanto serta Legislator PBB Sudirman Tansi.
Awalnya, yang pertama kali terlihat meninggalkan koalisi yakni Hariani dan Hermanto. Itu terlihat saat mereka masuk pada sidang paripurna sebelum ditunda pada Rabu (7/8) lalu. Pasca penundaan paripurna itu, giliran Sudirman Tansi yang meninggalkan koalisi.
Alhasil, paripurna yang sebelumnya sempat ditunda satu hari akibat tidak kuorum itu, bisa berlanjut dengan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 17 orang.
Setelah Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Parepare, Andi Nurhatina Tipu, tetiba Sudirman Tansi meminta interupsi. Ia meminta izin meninggalkan ruang rapat. Alasannya, karena kesehatan yang belum membaik. Belum lagi, masih ada acara keluarga.
“Pertama saya sampaikan. Saya ini diculik pagi-pagi. Jadi saya hadir di sini. Kemudian, saya ingin meminta izin untuk meninggalkan ruang rapat. Karena kesehatan masih terganggu. Tapi saya mengatakan menyetujui terlebih dahulu. Saya mohon maaf karena harus meninggalkan ruang rapat ini,” ujar Sudirman, Kamis (8/7/2021).
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Yusuf Lapanna menanggapi tiga legislator yang meninggalkan koalisi. “Biarkan masyarakat yang menilai. Partai kami tetap dan selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat yang utama dalam penggunaan APBD. Kita ambil hikmahnya, dengan adanya dinamika seperti ini memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat wajah sesungguhnya, mereka yang tidak komitmen dan semakin dewasa melihat dinamika politik,” ujar Yusuf.
Legislator Nasdem Suyuti (SYT) yang ikut memboikot mengatakan dirinya bersama Partai NasDem tak goyah. Sebab, kata dia, yang diperjuangkan kepentingan masyarakat. Terlebih soal tidak disediakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Di Parepare terjadi kezaliman terhadap ASN dengan tidak adanya TPP. Itu yang kami perjuangkan bersama teman-teman,” ujarnya.
Koalisi yang solid memboikot tersisa 8 anggota DPRD. Yakni Yasser Latief, Tasming Hamid, Asmawati, dan Suyuti dari Fraksi Nasdem. Selanjutnya Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna dan Andi Amir Mahmud dari Gerindra. Serta Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin.
Sementara itu, 17 anggota DPRD yang menghadiri rapat tersebut yakni dari Fraksi Golkar Andi Nurhatina, Kaharuddin Kadir, Indriasari Husni, Suleman, dan Mulyadi.
Kemudian dari Fraksi Demokrat, Rahmat Sjamsu Alam, Bambang Nasir, dan Yangsmid Rahman. Dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ibrahim Suanda dan Musdalifah Pawe. Dua legislator PPP juga hadir, Namri Nasir dan Rudy Najamuddin.
Selanjutnya, hadir pula Legislator PKB Andi Fudail, Hermanto (Hanura), Hariani (Perindo), Satriya (PDIP) dan Sudirman Tansi (PBB).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief mengatakan, aksi boikot itu, kata dia, dipicu ketidakpuasan DPRD terhadap abainya Walikota menganggarkan TPP.
“Ini merupakan kelalaian Pemkot untuk menyejahterakan warganya. Saat ini hanya Kota Parepare di Sulsel yg belum memberikan TPP. Di sisi lain uang makan minum bagi ASN juga sudah ditiadakan,” beber YL -sapaanya-, Rabu (7/7/2021).
Selain itu, Yasser menilai kinerja Pemkot dalam penanganan Covid-19 sekadar seremonial belaka. Kata dia, tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang ekonomi sulit akibat pembatasan aktivitas.
“Padahal seharusnya masyarakat dibantu dengan kebutuhan pokok berupa sembako, sebagai kompensasi pelarangan beraktivitas. Juga bantuan modal kepada pelaku UMKM,” pinta YL.
Alasan ketiga, sambungnya, pihaknya menyayangkan aspirasi masyarakat dari reses dan musrenbang tak direspon dengan baik. Malahan memprioritaskan pembangunan fisik.
“Hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD kurang diakomodir. Bahkan cenderung diabaikan,” pungkasnya.(B)
Penulis : Mulyadi Ma’ruf
