Oleh : Hartinah Sanusi, M. I. Kom*)
Peristiwa pembunuhan yang dialami perempuan sering datang kepada publik sebagai kisah emosi sesaat. Media menyebutnya cemburu, konflik, masalah ekonomi, atau masalah rumah tangga lainnya. Di sanalah femisida mulai kehilangan namanya.
Tulisan ini berangkat dari sebuah ruang belajar daring, jauh dari hiruk-pikuk ruang redaksi dan judul-judul berita kriminal. Pada akhir Mei 2025 lalu, saya mengikuti kelas Kajian Feminisme dan Filsafat (KAFFE) yang diselenggarakan oleh Sahabat Jurnal Perempuan. Di layar laptop, femisida tidak dibahas sebagai statistik atau sensasi peristiwa, melainkan sebagai persoalan makna: bagaimana kekerasan terhadap perempuan bekerja, diwariskan, dansering kalidibenarkan melalui bahasa.
Pemateri kelas tersebut adalah Mamik Sri Supatmi, Pengajar di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Dengan tenang, ia memaparkan femisida sebagai kejahatan politis, puncak dari kekerasan berbasis gender yang panjang, berlapis, dan kerap diabaikan negara. Bukan semata soal siapa membunuh siapa, melainkan bagaimana relasi kuasa, norma patriarki, dan kegagalan perlindungan membentuk jalan menuju pembunuhan itu.
Usai kelas daring tersebut, saya kembali membaca berita-berita kriminal di media arus utama. Judul-judulnya terasa akrab: cemburu, emosi sesaat, masalah rumah tangga. Di situlah kegelisahan itu muncul. Apa yang dibahas secara serius dan struktural dalam ruang kelas, berubah menjadi drama personal di ruang redaksi. Femisida seakan kehilangan namanya, disulap menjadi cerita yang mudah dikonsumsi, cepat dilupakan.
Dalam pemberitaan kriminal di Indonesia, pembunuhan terhadap perempuan kerap dipersempit menjadi tragedi personal. Ledakan emosi, konflik asmara, urusan domestik yang berakhir fatal. Bahasa semacam ini terdengar netral, bahkan manusiawi. Namun justru di sanalah masalahnya: kekerasan berbasis gender dipindahkan dari ranah struktural ke ranah psikologis individu.
Alih-alih dibaca sebagai kejahatan yang berpola, pembunuhan perempuan hadir sebagai peristiwa tunggal, datang, menghebohkan, lalu menghilang. Publik diajak bersedih sejenak, bukan memahami.
Judul-Judul yang Mengalihkan Arah
Pola ini berulang dengan cara yang nyaris seragam. Ketika seorang perempuan, termasuk transpuandibunuh oleh pasangan intim, judul berita kerap mengedepankan “motif”: cemburu, tersinggung, emosi sesaat. Pelaku menjadi pusat cerita. Kekerasan dipahami sebagai reaksi spontan, bukan sebagai hasil dari relasi kuasa yang timpang.
Pola lain yang tak kalah problematik adalah sensasionalisme detail. Angka-angka kekerasan, 79 kali, 98 tusukan, ditaruh di judul, seolah tubuh korban adalah statistik yang harus dipamerkan. Kekejaman memang fakta. Tetapi ketika fakta diperlakukan sebagai umpan klik, ia kehilangan konteks. Pembaca diajak terkejut, bukan memahami. Walhasil, yang hadir adalah kengerian; yang hilang adalah sebab.
Ada pula judul yang menyelipkan sebab moral: usai mengadu hamil, cinta terlarang. Frasa-frasa ini tidak menuduh secara langsung, tetapi cukup untuk menggeser imajinasi publik. Kekerasan tampak sebagai konsekuensi, bukan kejahatan. Korban menjadi bagian dari masalah. Pelaku tetap manusia yang “terprovokasi”.
Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah cara media menata cerita, dan cara bercerita menentukan cara kita memahami kekerasan. Bahasa media bukan sekadar alat penyampai fakta, melainkan arena kuasa (Haryatmoko, 2025). Melalui pilihan kata, sudut pandang, dan struktur narasi, media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi ikut memproduksi makna sosial. Ketika kekerasan terhadap perempuan dikemas sebagai drama personal, emosi, konflik, ledakan sesaat, media sedang melakukan apa yang oleh Haryatmoko disebut sebagai normalisasi simbolik: kekerasan tetap hadir, tetapi maknanya dilunakkan, diprivatisasi, dan dijauhkan dari tanggung jawab struktural.
Ketika Bahasa Media Ikut Membunuh untuk Kedua Kalinya
Komnas Perempuan menyebut pembunuhan semacam ini sebagai femisida, puncak kekerasan berbasis gender. Mayoritas terjadi dalam relasi intim dan hampir selalu didahului oleh kekerasan berlapis: kontrol, ancaman, kekerasan psikologis, lalu fisik. Jika konteks ini dihapus, femisida berubah menjadi peristiwa acak. Padahal, ia berpola.
Di sinilah bahasa media bekerja sebagai kekerasan simbolik. Bukan kekerasan yang memukul, tetapi yang menata makna. Ketika pelaku dipahami lewat emosi, ketika korban direduksi menjadi tubuh atau moralitas, dan ketika struktur patriarki tidak pernah disebut, ketimpangan dipresentasikan sebagai sesuatu yang wajar.
Kasus pembunuhan terhadap transpuan memperlihatkan ini dengan jelas. Identitas korban kerap disalahsebut atau dipinggirkan. Motif kebencian tidak muncul. Kasusnya jatuh menjadi kriminalitas biasa. Padahal, kelompok ini menghadapi kerentanan berlapis, transphobia dan misogini, yang membuat pembunuhan mereka sering tidak dikenali sebagai femisida. Ketika identitas dihapus, kekerasan kehilangan namanya. Ketika kekerasan kehilangan nama, ia kehilangan urgensi politiknya.
Dalam kelas KAFFE, femisida diletakkan sebagai kejahatan politis, bukan sekadar tindakan individu yang marah, melainkan hasil dari proses sosial yang membiarkan dominasi bekerja. Ketika negara gagal mengenali femisida dalam hukum, gagal mendata secara terpilah, dan gagal melindungi korban sejak tanda bahaya pertama, kegagalan itu sendiri menjadi bentuk kekerasan institusional.
Media tidak berada di luar lingkaran ini. Ia ikut menentukan apakah pembunuhan perempuan dipahami sebagai urusan privat atau masalah publik.Di titik inilah analisis etika bahasa ala Haryatmoko bertemu dengan kriminologi feminis yang ditegaskan Mamik Sri Supatmi: ketika bahasa media menormalkan kekerasan melalui narasi personal dan sensasional, femisida tidak hanya disembunyikan secara simbolik, tetapi juga dilemahkan sebagai kejahatan politis yang menuntut tanggung jawab negara dan publik.
Pola Global, Masalah yang Sama
Pola tersebut ternyata bukan khas Indonesia. Sebuah systematic review yang terbit pada 2024 di jurnal Taylor & Francis, mengulas lebih dari dua ratus penelitian tentang representasi femisida di media dari puluhan negara, menemukan kecenderungan serupa. Media di berbagai konteks budaya cenderung membingkai femisida sebagai peristiwa episodik: kisah kriminal berdiri sendiri, sarat detail, miskin konteks.
Korban sering ditampilkan melalui tubuh dan moralitasnya, sementara pelaku dijelaskan lewat motif personal dan emosi. Relasi kuasa, patriarki, dan kekerasan struktural nyaris absen dari narasi utama. Ketika femisida terus diberitakan sebagai drama personal, publik diarahkan untuk terkejut lalu lupa, bukan untuk memahami dan menuntut perubahan.
Judul-judul media Indonesia yang meromantisasi cemburu, memamerkan 79 tusukan, atau menyelipkan moralitas korban bukanlah anomali lokal. Ia bagian dari pola global yang membuat femisida tampak sebagai kisah pribadi, bukan kejahatan struktural.
Sering ada dalih: ini fakta. Benar. Tetapi fakta selalu disusun. Menyebut cemburu adalah pilihan. Menaruh angka tusukan di judul adalah pilihan. Menghapus sejarah kekerasan adalah pilihan, dan setiap pilihan editorial membawa konsekuensi etik.
Menyebut femisida sebagai femisida bukan soal istilah akademik. Ia adalah kerja dasar jurnalisme untuk mengembalikan konteks. Ia memaksa kita melihat bahwa pembunuhan perempuan berkaitan dengan norma patriarkal, relasi kuasa yang timpang, perlindungan yang lemah, dan budaya media yang gemar meromantisasi kekerasan.
Perempuan tidak dibunuh karena cinta. Mereka dibunuh karena ketimpangan yang dibiarkan.
Refleksi bagi Media dan Jurnalisme
Pada akhirnya, ini bukan semata soal pilihan kata, melainkan soal tanggung jawab jurnalisme sebagai institusi sosial. Media bukan hanya penutur peristiwa, tetapi penata makna. Di tangan redaksi, kekerasan bisa dibongkar atau justru ditenangkan; bisa dikenali sebagai masalah publik atau dikecilkan menjadi urusan privat. Menyebut femisida sebagai femisida, menahan diri dari sensasionalisme, dan menghadirkan konteks relasi kuasa bukanlah keberpihakan ideologis, itu kerja dasar jurnalisme yang setia pada kebenaran. Ketika media memilih untuk tidak menyulap kekerasan menjadi drama, di situlah jurnalisme kembali pada tugasnya yang paling mendasar: menjaga akal sehat publik dan martabat kemanusiaan.
*)Penulis adalah Pemerhati, Peneliti bidang kajian Komunikasi dan Jurnalisme, Lingkungan, Gender, dan Budaya, sekaligus Pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Email: tina.sanusi@uin-alauddin.ac.id
