PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Perayaan HUT ke-57 Kota Parepare berbuntut masalah. Tamu asal Jepang yang memakai batik resmi Pemuda Pancasila, dianggap tidak etis dan tidak meminta izin PP terlebih dahulu. Ketua MPW PP Sulsel, Diza Rasyid Ali menagih penjelasan dari Pemkot Parepare atas insiden yang cenderung memalukan itu.
“Itu adalah hasil desain saya, tahun 1985 silam. Saat itu kami buat dalam rangka menyambut Menteri Peranan Wanita RIm Sulasikin Murpratomo di Wajo, saat itulah sutra loreng mulai dipakai,” jelas Diza, Kamis 23 Februari.
Sutra loreng PP kemudian dipatenkan untuk menjadi seragam resmi Pemuda Pancasila. Mantan manajer Persija itu mengaku telah menghubungi pabrikan batik itu, dan mereka mengaku tidak pernah menjual batik PP secara umum. “Sekarang kami meminta kejelasan dari Walikota, dari mana sutra ciri khas Pemuda Pancasila itu didapatkan?. Seharusnya kan pak wali tahu itu seragam PP?” tegasnya.
Ketua MPC PP Parepare, Fadly Agus Mante menambahkan, pihaknya tidak pernah mendapat pemberitahuan bahwa batik PP bakal dipakai. Dia juga tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkannya. “Yang pasti batik itu tidak mereka bawa dari Jepang. Apalagi corak batik sutra itu didesain sendiri oleh Ketua MPW PP Sulsel, Diza Rasyid Ali,” ujarnya. (ris)
