MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Berdasarkan data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sulawesi selatan (Sulsel) tahun 2022 menunjukkan realisasi anggaran belum mencapai target yang ditentukan oleh kementerian dalam negeri (Kemendagri) yakni realisasi harus mencapai 51 persen.
Secara keseluruhan dari APBD Sulsel tahun 2022 sebesar Rp. 9,2 triliun itu telah direalisasikan sebanyak Rp. 4,2 triliun dan dipresentasikan sebesar 46,29 persen.
Diantara 53 organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulsel sebanyak 22 OPD yang telah mencapai dan melampaui target realisasi.
Adapun 5 OPD yang telah mencapai 60 persen diantaranya, Sataun Polisi Pamog Praja dengan realisasi 66.34 persen, Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi 65,81 persen, Rumah Sakit Daerah Haji Makassar dengan realisasi 64,02 persen, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kesehatan dengan realisasi 63,70 persen dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi 61,67 persen.
BeritaTerkait
Sementera itu 17 OPD diantaranya dianggap telah mencapai target karena realisasinya 51-59 persen, sementara selebihnya masih berkisar 17-50 persen realisasi yang dicapai.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BKAD) Sulsel, Sakura menuturkan, hingga saat ini belanja daerah telah mencapai 49 persen dan pendapatan daerah mencapai 56 persen.
Sakura mengatakan pengoptimalan akan dilakukan kisaran pada Oktober dan November mendatang.
“Jadi itu nanti bulan 10 atau 11 baru betul-betul optimal,” kata Sakura.
Ia mengaku serapan masih rendah, itu dikarenakan beberapa proyek besar masih dalam tender dan sementara berjalan sehingga belum bisa direalisasikan sebab harus disesuaikan dengan kontrak.
Sementara itu lanjutnya, proses pelaksanaan proyek-proyek besar tersebut baru berjalan.
Tidak hanya itu dalam kontrak juga telah diatur pembayaran akan dikeluarkan jika telah memenuhi kesepakatan presentasi kinerja proyek dalam kontrak.
“Bahkan ada kontrak nanti 100 persen baru bisa dibayarkan,” ungkapnya.
Kendati demikian pihaknya tetap optimis dan mengupayakan walau belum mencapai target yang telah dikeluarkan oleh Kemendagri.
“Kita berharap 90 persen keatas untuk realisasinya,” ujarnya.
Sementara itu, Masriadi Patu, salah seorang pengamat pemerintahan, menjelaskan bahwa indikator kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Masriadi menilai dari capaian realisasi anggaran hingga semester tiga ini menunjukkan kemampuan Pemprov Sulsel terhadap pelayanan masyarakat tidak maksimal.
“Itu menjadi gambaran bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat segitu doang,” ungkap Masriadi.
Menurutnya APBD dan APBN merupakan satu kesatuan jika ada daerah yang rendah serapannya akan mempengaruhi tingkat nasional.
Ia juga menjelaskan jika serapan tidak maksimal dengan capaian realisasi dibawah 51 persen, itu katanya akan menjadi pertimbangan terhadap pengalokasian anggaran pemerintah pusat kepada pemeritah daerah.
“Ini tentu jadi pertimbangan besar pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah untuk apa dikasih uang kalau tidak bisa gunakan,” tutupnya.
Reporter : Sucipto Al-Muhaimin
