MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberlakukan kebijakan bahwa developer yang ingin mengerjakan rumah subsidi dari pemerintah harus terdaftar dalam Sistem Registrasi Pengembang (Sireng).
Kepala Cabang PT Bank Tabungan Negara Syariah Makassar, Syahri Hamdi dalam sosialisasi perubahan ketentuan dan petunjuk pelaksanaan realisasi KPR bersubsidi di kantor BTN Syariah Makassar, Rabu 10 Januari mengatakan, kebijakan Kementerian PU Pera yakni developer harus terdaftar di Sistem Registrasi Online Kementerian PU Pera.
Syahri mengungkap, BTN Syariah Makassar tahun 2017 merealisasikan sebanyak 1400 KPR subsidi. “Itu sudah capai target, mudahan-mudahan tahun 2018 sukses lagi. Kami ingin tumbuh bersama teman-teman pengembang,” kata Syahri
Ketua DPD Pengembang Indonesia Sulsel, Ir H Yasser Latief CPA yang diberi kesempatan memberikan sambutan mengapresiasi BTN Syariah yang melaksanakan sosialisasi.
“Hal itu terkait kebijakan baru dalam KPR bersubsidi untuk menyamakan presepsi, sehingga kebijakan baru bisa kita ikuti dan target penjualan 2018 bisa terealisasi. Kami berharap proyeksi bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, KPR sesuai Standar Layak Fungsi,” kata Direktur PT Sinergi Land ini.
Syahri menambahkan, ketentuan mengenai kredit pemilikan rumah sebelumnya beredar bahwa tahun 2018 ada 4 tahun, 6 tahun dan 10 tahun. Namun sekarang, tidak ada lagi seperti tahun 2017.
“Hanya persyaratannya, pengembang harus terdaftar di Kementerian PU Pera,” katanya.
Selain itu, debitur harus memiliki KTP elektronik, pengembang juga harus mengantongi sertifikat layak fungsi. “Sekarang tidak perlu hanya pernyataan teknis tapi harus standar dan punya ventilasi, pencahayaan 10 persen dari bidang ruang, ventilasi atau lubang angin harus ada 5 persen dari luas lantai rumah,” katanya.
Sosialisasi dihadiri pengurus organisasi pengembang dan developer se Sulsel. Termasuk mantan Ketua REI Sulsel Arif Mone. (arb)
