PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare kecewa dengan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Parepare. Pasalnya, Dinsos dinilai lamban menginput Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) warga penerima bantuan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II, Kamaluddin Kadir usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinsos Kota Parepare, Selasa (10/3/2020).
Kamaluddin mengungkapkan, Komisi II telah melakukan kunjungan ke Kementrian Sosial (Kemensos) untuk mengecek DTKS Parepare. Didapatkan, DTKS Parepare yang sudah diverifikasi dan validasi (Verval) hanya 5 persen.
“Kami sampai heran melihat data DTKS Parepare di Kemensos. Kata pihak Kemensos, datanya memang jarang diinput. Kok bisa Dinas Sosial seperti itu kinerjanya. Pantas saja banyak warga yang mengeluh ke kami,” sesal Kamaluddin.
Ironisnya lagi, sambung Kamaluddin, Kota Parepare ternyata menduduki peringkat 336 dari 514 kabupaten/kota untuk percepatan perampungan DTKS. Padahal, DPRD telah menganggarkan sebayak Rp362 juta di tahun 2019 untuk kegiatan validasi data.
“Ini semakin memperjelas kinerja buruk Dinas Sosial. DPRD sudah anggarkan ratusan juta tapi hasilnya tidak sesuai harapan,” ujar legislator Gerindra itu.
Senada, Anggota Komisi II, Suyuti juga menyesalkan kinerja dari Dinsos Parepare. Menurutnya, data yang dipaparkan Dinsos saat RDP, tidak relevan dengan data yang ia dapatkan saat berkunjung ke Kemensos.
“Rancuh memang datanya. Berdanding terbalik dengan yang kita dapatkan saat berkunjung ke Kemensos,” kata Suyuti.
Olehnya itu, Legislator Partai Nasdem itu berharap, Dinsos Parepare bisa lebih melibatkan DPRD pada proses verifikasi. Ia juga mengatakan, pihaknya siap mendampingi sampai kelurahan untuk proses validasinya.
“Kami jika dibutuhkan akan siap mendampingi. Bahkan, anggaran diperubahan nanti, jika memang perlu, kita tambah anggarannya. Karena untuk tahun 2020, anggaran mereka sisa Rp100 juta untuk kegiatan validasi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga, Dinsos Parepare, Hanise menjabarkan jumlah DTKS yang seharusnya mereka input sebanyak 6500. Namun, lanjut dia, yang diinput baru 2.410. Yang terfinalisasi di Kemensos itu hanya 1.310.
“Untuk data yang tidak terverifikasi, kami menemui beberapa kendala. Seperti ada data NIK yang tidak terbaca di sistem, ada yang pindah domisili, meninggal dunia dan lain sebagainya.” paparnya.(*)
Reporter : Mulyadi Ma’ruf
