PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 di ruang Pola Kantor Wali Kota, Rabu (02/08/2023).
Kegiatan itu, dibuka resmi Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Kepala BPS Parepare Suparno Pani.
Selain itu hadir jajaran Kepala SKPD dan pejabat lingkup Pemkot Parepare, para Camat dan Lurah, hingga Direktur PAM Tirta Karajae Parepare.
Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun mengatakan, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan triwulan II per 30 Juni 2023 mencapai 51,57%, dan per 31 Juli 2023 telah meningkat menjadi 55,31%.
“Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang sebesar 48,31%,” kata Zulkarnaen.
Sementara realisasi keuangan per 30 Juni 2023 masih cukup rendah sebesar Rp342,62 miliar atau hanya 36,25% dari total belanja. Kemudian per 31 Juli 2023 meningkat menjadi Rp360,15 miliar atau 38,62%.
“Realisasi ini masih lebih baik jika dibanding tahun 2022 yang pada triwulan II realisasinya hanya Rp252,95 miliar atau hanya 27,40% dari total belanja,” ujar Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga melaporkan bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan di Parepare hingga triwulan II per 30 Juni 2023 dan per 31 Juli 2023 yang diinput oleh Operator SKPD melalui aplikasi e-Monev.
Belanja dalam APBD Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp924 miliar lebih, dan meningkat pada Perubahan Parsial menjadi Rp945 miliar untuk membiayai 165 program 470 kegiatan, dan 1.587 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Data ini menunjukkan bahwa APBD tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 yang hanya Rp923 miliar lebih dengan jumlah program lebih banyak yaitu 171 program, 460 kegiatan dan 1.618 sub kegiatan pembangunan,” ungkap Zulkarnaen.
Sementara Wali Kota Parepare, Taufan Pawe meminta pengguna anggaran di setiap SKPD untuk menjelaskan persentase progres kinerja termasuk pembangunan fisik dan serapan anggarannya.
“Realisasi serapan anggaran kita ada peningkatan dari sebelumnya, namun jika melihat data, masih ada SKPD yang kinerjanya sudah berjalan namun belum maksimal serapan anggarannya, atau masih mengendap di kas daerah,” ungkapnya.
“Karena itu, saya berpesan kepada pengguna anggaran agar responsif dalam memantau bukan hanya pembangunan fisik, namun juga serapan anggarannya, nah ini harus berbanding lurus, maka itu optimalkan serapan anggaran,” tambah Taufan Pawe.
Menurut Walikota berlatar belakang doktor hukum ini, dana yang ada di kas daerah harus cepat diserap karena mempengaruhi perputaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Saya menilai, salah satu penyebab penyerapan anggaran yang belum maksimal itu karena perencanaan yang sangat lambat,” pungkasnya.(adv/fzl)
