MAKASSAR, PIJARNEWS.COM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Webinar Diseminasi Riset Indeks Kualitas Penyiaran Indonesia, Selasa (3/10/2023) via zoom meeting.
Webinar tersebut membahas kekuatan program berita televisi dalam era disrupsi informasi.
Dekan Fisip Unhas, Prof. Phil Sukri mengatakan, bahwa media sebagai bagian dari komunikasi merupakan ruang dinamis dalam interaksi dan penyebaran informasi dalam dinamika kehidupan masyarakat.
“Riset ini merupakan jalan atau wahana meletakkan isu-isu sosial pada kerangka obyektif. Kita sebagai ilmuwan yakin betul riset ini yang dilakukan dengan metode yang baik akan menghasilkan kerangka objektif,” jelasnya.
BeritaTerkait
Anggota KPI Pusat Amin Shabana, selaku pembicara dalam kegiatan tersebut memaparkan terkait program berita, bahwa tantangan terbesar menuju kontestasi politik 2024 adalah ekskalasi pemberitaan di TV Indonesia akan semakin intensif dan tajam.
“Ini membuktikan bahwa momentum kepemiluan masih menjadi isu yang sangat seksi terlepas dari pro dan kontra keberimbangan, aktualitas, kepentingan publik yang di bawah oleh masing-masing lembaga penyiaran. Sama-sama kita ketahui kalau berbicara mengenai ekonomi politik media ada pengaruh-pengaruh misalnya afiliasi lembaga penyiaran terkait partai politik tertentu, hal ini juga mewarnai diskusi yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran kita,” jelas Amin.
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unhas Muliadi Mau, sebagai pembicara menyampaikan bahwa, survei indeks kualitas TV program siaran berita dari tahun ke tahun sejak 2017 cenderung meningkat. Di tahun 2023 periode 1 indeks kualitas siaran berita mencapai 3,38. Namun, melihat tren, di tahun 2018 dan 2019 terdapat penurunan yang memperlihatkan indeks pemberitaan mencapai nilai indeks 2,9 di bawah rata-rata indeks KPI yakni 3,0.
“Kalau kita lihat tren itu ada pada tahun-tahun politik, ini menjadi penanda rentan atau rawannya pemberitaan TV sebagai media pemberitaan politik sehingga aspek keberimbangan dan netralitas dipertanyakan,” paparnya.
Ia menghimbau masyarakat untuk mewaspadai pemberitaan pada tahun politik.
“Kepemilikan media di Indonesia rata-rata dimiliki politisi. itu harus diwaspadai di tahun politik. Kalau kita melihat di teori politik media, media massa bisa menjadi sarana utama bagi pemilik modal & kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi & politik, selain itu media memiliki potensi besar dalam membangun dan menanamkan hegemoni dan punya potensi menanamkan ideologi politik tertentu,” ungkap Muliadi.
Sementara itu, diseminasi riset indeks kualitas program siaran TV berita, Alem Febri Sonni, sebagai Pengendali Riset KPI mengatakan, bahwa data riset KPI bisa menjadi rujukan bagi para akademisi sebagai dasar melakukan riset dalam konteks penyiaran.
“KPI memberikan akses yang besar bagi akademisi dan peneliti mengembangkan riset penyiaran yang efeknya tentu memberikan kepuasan publik terhadap informasi dalam dunia penyiaran,” tuturnya. (why/rls)
