JAKARTA, PIJARNEWS.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia mempermudah perizinan bagi pengembang, yang ingin membangun rumah subsidi. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri kepada gubernur dan bupati/walikota, bernomor 648/1062/SJ, Selasa 28 Februari.
Dalam edaran yang diteken oleh Mendagri Tjahyo Kumolo itu, disebutkan bahwa awal Desember lalu PP nomor 64 tahun 2016 telah disahkan. Isinya tentang upaya yang harus dilakukan pemerintahm agar masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli bisa memperoleh rumah.
Untuk menindak lanjuti hal itu, kepala daerah diminta menyederhanakan dan mempercepat perizinan untuk pembangunan rumah itu. Untuk mempermudah proses perizinan disatukan di kantor Sintap, atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Penerbitan PBB diminta hanya satu hari, penyederhanaan perizinan yang sebelumnya 33 jenis, menjadi hanya 11 jenis izin. Ada tujuh jenis izin yang ditiadakan, masing-masing izin lokasi, rekomendasi peil banjir, persetujuan master plan, pengesahan site plan, izin cut and fill, dan andal lalin.
Waktu penyelesaian izin yang dulu 981 hari, kini dipangkas menjadi hanya 44 hari. Beberapa prosedur yang dipangkas adalah surat pelepasan hak (SPH) dari 15 hari menjadi hanya 3 hari, ukur peta tanah (90 hari menjadi 14 hari), penerbitan dan pemecahan IMB (30 hari menjadi hanya 3 hari), dan penerbitan SK hak atas tanah (213 hari menjadi 3 hari saja).
Kepala daerah juga diminta menginventarisir lalu merevisi seluruh peraturan daerah yang terkait dengan hal ini, agar dapat mendukung penyederhanaan dan percepatan perizinan rumah subsidi. Ini berarti DPRD juga diminta berperan aktif membahas perda terkait, agar masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memperoleh tempat tinggal layak. (ris)
