MAKASSAR, PIJARNEWS.COM—Pimpinan dan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) mengikuti Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara daring yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI. Sosialisasi berlangsung di ruang rapat DivYankum, Kamis (1/9/2022).
Kegiatan ini diadakan sehubungan telah dilakukannya kick off RKUHP oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada tanggal 23 Agustus lalu, dalam hal penyebarluasan informasi secara serentak di seluruh wilayah untuk menciptakan kesepahaman masyarakat. Demi mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan obyektif.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI Eddy O.S. Hiariej dalam pemaparannya mengatakan bahwa Kemenkumham memahami betul apa yang diinginkan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan RKUHP.
“Sosialisasi RKUHP ini harus dilakukan secara masif, tidak hanya merupakan tugas dari Kemenkumham, tetapi ada Kementerian/Lembaga terkait yang harus ikut berperan aktif sehingga diharapkan informasi dapat cepat tersampaikan kepada masyarakat,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, sejak awal RKUHP selalu mengakomodasi keterlibatan publik. Adapun misi Pembaruan Hukum yang diusung dalam RKUHP Nasional yaitu : (1) Dekolonialisasi: Upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama, yaitu mewujudkan Keadilan Korektif-Rehabilitatif-Restoratif, Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Standard of Sentencing, & memuat alternatif Sanksi Pidana; (2) Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana RKUHP sesuai Konstitusi (Pasal 281 UUD 1945) & Pertimbangan Hukum dari Putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait; (3) Konsolidasi Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan Rekodifikasi (terbuka-terbatas); (4) Harmonisasi Sebagai bentuk adaptasi & keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law); dan (5) Modernisasi: filosofi pembalasan klasik (Dood-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integrati (Dood-Doderstrafrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan (pemberatan dan peringanan pidana).
Sebelumnya, Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana dalam laporannya mengajak seluruh pihak untuk berdoa dan berikthiar bersama agar mahakarya luar biasa para guru kita, para tokoh, dan pakar hukum pidana yang sudah berjuang kurang lebih 40 tahun yang lalu memperjuangkan suatu RKUHP nasional untuk mengganti warisan kolonial ini dapat direalisasikan.
” Mudah-mudahan tahun ini RKUHP akan hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Widodo.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bidang Hukum Andi Haris, Jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, dan Jajaran Perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel. (adv)
Editor: Dian Muhtadiah Hamna
