JAKARTA, PIJARNEWS.COM–Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, menyatakan pemerintah ingin mengoptimalkan anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dilaksanakan kemarin, Senin (6/1/2025). Untuk memaksimalkan penyaluran ke-26 provinsi yang saat ini berpartisipasi dalam MBG, Noudhy menyebut realisasi biaya program makan gratis tidak dipatok mutlak Rp 10 ribu per porsi.
“Anggaran itu yang difokuskan adalah berapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka ya bisa mungkin Rp 10 ribu, ada yang Rp 12 ribu, Rp 15 ribu,” ujar Noudhy di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025) dikutip dari Tempo.co.id.
Noudhy menjelaskan setiap daerah memiliki perhitungan berbeda untuk harga bahan baku, sehingga ia menekankan pentingnya efisiensi dibanding pembatasan anggaran.
Ia menyebut perlunya peran akuntan dalam menghitung kalkulasi tersebut. Lebih lanjut, Noudhy menyebut pemerintah menghendaki tercapainya angka kecukupan gizi bagi penerima manfaat MBG. “Jadi kami tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut,” ujarnya.
BeritaTerkait
Kendati membuka peluang untuk membuat anggaran Makan Bergizi Gratis di atas Rp 10 ribu, Noudhy menginginkan jumlah totalnya tidak lewat dari Rp 71 triliun. Noudhy berujar bila makin banyak penerima manfaat yang bisa terjaring dari alokasi APBN itu, maka makin positif untuk program MBG.
Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk operasional program Makan Bergizi Gratis. Sementara MBG dipatok senilai Rp 10 ribu per anak dan ibu hamil. Nominal itu turun dari yang sebelumnya Rp 15 ribu. Presiden Prabowo meyakini bahwa alokasi tersebut cukup kebutuhan pelaksanaan MBG di daerah.
“Kami ingin Rp 15 ribu. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024. (*)
Sumber: Tempo.co
