Oleh : Andi Putri (Praktisi Pendidikan dan Relawan Penulis)
Menjadi seorang pemimpin tentulah tidak akan lepas dari banyaknya mata yang memandang, bukan karena ia terkenal, melainkan adanya tanggung jawab besar dipundaknya yang harus ia pikul. Tiap mata akan senantiasa mengawasi atas setiap kebijakan dan tingkah lakunya. Sudah sewajarnya, begitulah kehidupan seorang pemimpin. Lantas bagaimana kemudian jika pemimpin justru hidup mewah dan glamor yang jika dibandingkan dengan kesejahteraan rakyatnya yang sangat jauh.
Seperti beberapa minggu lalu viral di jagat sosial media adanya pembelian mobil dinas yang nilainya sangat tinggi dibandingan dengan tujuan pembeliannya. Mengapa tidak? Uang 8,7 M dihabiskan untuk membeli mobil dengan alasan agar mampu melewati jalan yang rusak, banyak yang mengkritik bahwa harusnya uang sebanyak itu baiknya untuk perbaikan jalan agar semua rakyat bisa melewatinya. Meski demikian Pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar – Rp8,7 miliar akhirnya dibatalkan setelah memicu polemik dan kritik publik. Keputusan ini diambil untuk mengembalikan dana ke kas daerah setelah mempertimbangkan masukan masyarakat.
Itu hanya satu dari sekian banyak contoh kondisi kepemimpinan di negeri ini yang tidak luput dari kemewahan, seperti pejabat yang sempat menganggarkan Rp 48,7 miliar dari APBN 2022 untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan di Kalibata, dengan biaya per rumah mencapai Rp 90 juta juga menuai pro dan kontra, dan masih banyak lagi contoh pejabat yang juga memamerkan kemewahannya di sosial media. Ada apa dengan para “wakil rakyat” kita? Mengapa bisa hidup bermewah-mewah padahal rakyat sedang menderita?
Ditengah ditetapkannya oleh Pemerintah Indonesia terkait adanya efisiensi anggaran ketat pada 2025-2026, yang diatur melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, guna mengalihkan dana ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), namun disisi lain pejabatnya justru pamer kemewahan. Padahal, rakyat masih terjerat kemiskinan dan hidup susah, sehingga dipertanyakan kepekaannya.
Pejabat yang flexing kemewahan harta bendanya bukan sesuatu yang baru. Mungkin kita sering melihat pembahasan mengenai harga tas menteri A, merek jam tangan mewah pejabat B, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat yang sama, ekspos gaya hidup pejabat juga muncul ketika mereka terjerat kasus korupsi.
Mirisnya, mayoritas rakyat Indonesia masih mengalami krisis ekonomi dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menyebut, sebanyak 25,22 juta penduduk Indonesia masuk pada kategori ‘miskin’ per Maret 2024. Selain itu, data terakhir BPS juga menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Ini menjadi sebuah ironi. Ketika masih banyak rakyat Indonesia berjuang lepas dari garis kemiskinan agar hidup lebih sejahtera, para pejabat dan wakil rakyat justru mengadopsi gaya hidup hedonisme.
Sejatinya, kondisi ini sudah seperti “kebiasaan” ditengah para pejabat dan wakil rakyat. flexing dapat diartikan sebagai tindakan menyombongkan diri dengan menunjukkan harta atau gaya hidup mewah. Kamus Urban Dictionary menjelaskan bahwa flexing berkaitan erat dengan upaya menampilkan citra diri berdasarkan kepemilikan materi. Ini merupakan buah dari cara pandang sistem kapitalisme yang sudah mengakar ditengah masyarakat.
Dimana dalam sistem kapitalisme, telah menjadikan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan dan kemuliaan. Kapitalisme melahirkan nilai hidup yang materialistis, hedonistis, dan individualistis. Nilai-nilai inilah yang menjiwai pola pikir dan perilaku, tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para elite yang mestinya menjadi teladan. Walhasil, pejabat tidak segan memamerkan kemewahan, meskipun rakyat sedang terimpit kesulitan ekonomi.
Belum lagi dalam paradigma kapitalisme, mengukur martabat seseorang dari jumlah harta yang dimiliki atau gaya hidup yang dijalani. Dalam logika kapitalisme, makin tinggi status sosial dan ekonomi, makin tinggi pula derajat kemuliaannya. Padahal, logika semacam ini hanya akan membuat manusia berlomba mengejar materi dan jabatan, kadang tanpa memperhatikan lagi halal-haram. Lantas wajar muncul pendapat pejabat yang mengatakan bahwa seolah dengan kemewahan akan menjaga “marwah” mereka.
Meski sempat ada Usulan UU Anti-flexing dimaksudkan untuk meredam keresahan publik. Namun jika dicermati, gagasan ini tidak menyentuh akar masalah. Ia hanya mengatur perilaku yang tampak di permukaan, sedangkan paradigma hidup yang melatarbelakanginya tetap utuh.
Sistem kapitalisme juga tidak lepas dari akidahnya yang sekuler (memisahkan kehidupan dari agama) sehingga hilanglah sensitifitas pejabat/pemimpin terhadap kesulitan rakyatnya. Hingga akhirnya mendegradasi iman para pejabat/pemimpin/penguasa negeri, sehingga tidak lagi merasa takut akan amanah yang dipikul, tidak takut jika kemudian mendzalimi rakyatnya atau bahkan sekedar merasa empati dengan tidak bermewah-mewah ditengah kesulitan rakyat.
