PAREPARE, PIJARNEWS.COM —
Pengamat Hukum Tata Negara (HTN), Rusdianto Sudirman menilai Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih lemah. Baik dalam penegakan hukum maupun sanksinya.
“Karena dalam sistem hukum di Indonesia yang bisa mengatur pemberian sanksi kuat adalah Undang-undang, Perppu, atau Perda,” kata Rusdianto ke PIJARNEWS, Jumat (5/2/2021).
Dosen IAIN Parepare itu mengatakan, sejauh ini aturan mengenai Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 berpedoman pada Inpres No 6 Tahun 2020. Inpres tersebut memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang selanjutnya presiden memerintahkan kepala daerah untuk menyusun peraturan. Namun, pada umumnya kepala daerah menerbitkan Pergub, Peraturan Bupati, atau Peraturan Wali Kota karena dianggap lebih cepat.
“Tetapi persoalannya ketika di dalamnya mengandung sanksi. Itu tentu jadi lemah. Tidak bisa dianggap sebagai sebuah aturan yang terus menerus,” jelasnya.
Selanjutnya, di dalam Perwali itu sifat aturannya eksekutif. Artinya tidak ada dari partisipasi publik dalam penyusunan aturan. Sehingga kalau peraturan disusun dalam bentuk Perda akan melibatkan partisipasi publik. “Di situ masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 ini belum diketahui kapan berakhir maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun diperkirakan akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. “Sehingga kalau terus menggunakan Perwali yang tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya, maka penerbitan Perda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kota parepare dinilai perlu segera diterbitkan,” ujar Rusdianto.
