PAREPARE, PIJARNEWS.COM – Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare resmi digelar di Auditorium BJ Habibie, Sabtu (25/7/2026). Mengusung tema “Mempererat Sinergi Ulama, Umara dan Umat untuk Parepare yang Terbaik, Sejahtera dan Maju”, forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan keumatan.
Musda dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh agama se-Kota Parepare.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto tidak dapat menghadiri pembukaan Musda karena menjalankan agenda kedinasan di luar daerah. Pemerintah Kota Parepare diwakili Sekretaris Daerah Amarun Agung Hamka.
Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah.
BeritaTerkait
“Pak Wali Kota menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Toraja Utara sebagai kunjungan balasan. Sementara Pak Wakil Wali Kota mengikuti pertemuan wakil kepala daerah se-Indonesia di Batam,” ujarnya.
Hamka menegaskan, ketidakhadiran pimpinan daerah tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mendukung peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah.
Menurutnya, MUI memiliki posisi penting dalam menjaga moralitas masyarakat, membimbing umat, memperkuat persatuan, serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.
“Pemerintah Kota Parepare memandang MUI sebagai mitra utama dalam menjaga arah moral, membimbing umat, merawat persatuan, serta menghadirkan ketenteraman di tengah masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar Musda tidak hanya dimaknai sebagai agenda lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, Musda harus menjadi ruang evaluasi dan refleksi bersama untuk menjawab dinamika umat yang terus berkembang.
“Musda harus menjadi ruang tempat pengalaman masa lalu dipertemukan dengan kebutuhan hari ini dan harapan masa depan. Tantangan umat semakin kompleks sehingga organisasi harus mampu mengevaluasi perjalanan dan menentukan arah langkah yang tepat,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MUI Kota Parepare, Dr. H. Muhammad Amin Iskandar, menilai Musda merupakan forum strategis untuk memperkuat peran MUI dalam memberikan pelayanan keagamaan sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, MUI memiliki tanggung jawab menjaga ukhuwah Islamiyah, memperkuat moderasi beragama, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan keumatan melalui dakwah yang menyejukkan.
“Musda ini bukan hanya memilih kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan langkah-langkah strategis agar MUI semakin berkontribusi dalam membina umat dan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan religius,” ujar Amin Iskandar.
Ia berharap kepengurusan MUI yang akan terbentuk mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang moderat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan Kota Parepare.
Melalui Musda VII ini, Prof Dr Kiyai Hannani, M.Ag terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MUI Parepare periode 2026-2031. Prof Hannani diharapkan segera membentuk kepengurusan baru, membuat program kerja yang adaptif, serta mampu memperkuat sinergi ulama, umara, dan umat dalam menjaga persatuan dan ketenteraman masyarakat. (*)
Penulis : Alfiansyah Anwar
