PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Program Keluarga Berencana (KB) yang pada masa orba gencar dikampanyekan, mulai dilupakan memasuki era reformasi. Akibatnya, pertumbuhan penduduk makin tak terkendali. Di masa pemerintahan Jokowi-JK saat ini, program ini kembali digalakkan.
Hal tersebut dibahas pada acara integrasi Kampung KB di Kampung Pisang, Parepare, 31/10. “Ini guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan daya dukung,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H Syamsul Bachri, M.Sc melalui stafnya, St Nusra Azis, dilansir Macora.
Dikatakan, pengendalian penduduk ini sangat penting. Sebab, akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Kalau penduduknya banyak, sehingga daya dukung lingkungan tidak mampu, tentu akan menyebabkan warganya sakit-sakitan. Ini yang tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Pembangunan kependudukan melalui program KB tidak untuk melarang warganya melahirkan. Akan tetapi menyeimbangkan dengan kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya. “Itulah sebabnya, anggaran untuk BKKBN dalam menjalankan tugas negara juga terus ditambahkan, supaya programnya bisa berjalan baik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu juga dijelaskan, pembangunan kependudukan ini bukan hanya tugas pemerintah dan DPR. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tidak perlu ikut menyiapkan sekolah, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sebab itu tugas negara.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk turut berkontribusi adalah tidak menyuruh anaknya cepat-cepat menikah. Akan tetapi, mendukung anaknya mengejar pendidikan yang baik. Bahkan, sampai perguruan tinggi.
Dalam kesempatan ini turut hadir sebagai pembicara yakni, perwakilan BKKBN Sulsel, H Amirullah, SH., MH dan dr Nia Reviani dari BKKBN, dan Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir. Acara tersebut difasilitasi oleh KNPI Parepare. (*/ris)
