MAKASSAR, PIJARNEWS.COM–Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sulawesi Selatan Harun Sulianto bertemu Kepala perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Arman Sahri R Harahap.
Ke BPKP, Harun meminta pendampingan manajemen resiko dan Sosialisasi new SPIP ( Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) oleh BPKP Sulsel, untuk peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan nilai Maturitas SPIP pada kanwil kemenkumham sulsel .
“Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 di Kanwil, diikuti oleh 30 peserta dari Kanwil dan UPT, pembicara kuncinya Kaper BPKP,“ kata Harun, Kamis (3/6/2021).
Kabag Program dan Humas kanwil kemenkumham sulsel Jhon Batara mengatakan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.
“Sedangkan Manajemen Resiko harus dibuat, dikelola dan ditangani dengan baik untuk memperkecil resiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 juga dinyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah diharapkan untuk merumuskan pendekatan manajemen resiko,” tandasnya.
Hadir dlm kegiatan tersebut Korwas Bidang IPP 1 BPKP Sulsel, Alfiandry.
