MAKASSAR, PIJARNEWS.COM--Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mulai diarahkan Universitas Bosowa pada sistem kerja yang lebih terstruktur. Bukan hanya membahas mekanisme ketika kasus terjadi, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Bosowa dalam rapat koordinasi Kamis (13/8/2026) mulai menyelaraskan program kerja setiap bidang, pembagian tugas, serta target pelaksanaan yang akan menjadi dasar kerja Satgas ke depan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Labscan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Gedung II Lantai 6 Universitas Bosowa, menjadi forum untuk memastikan setiap bidang dalam Satgas memiliki program yang jelas, terukur, dan saling terhubung. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pencegahan, tetapi juga mencakup aspek penanganan, pendampingan, konseling, hingga penguatan mekanisme koordinasi dalam memberikan perlindungan kepada warga kampus.
Direktur Direktorat Etik dan Hukum Universitas Bosowa, Dr. Asti Dwiyanti, S.H., M.H., menekankan bahwa keberadaan Satgas PPKPT harus diterjemahkan menjadi sistem kerja yang nyata. Menurutnya, pembagian bidang dalam Satgas harus diikuti dengan program yang mampu menjawab kebutuhan warga kampus.
“Satgas ini tidak boleh berhenti pada struktur dan pembagian tugas. Setiap bidang harus memiliki program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh program tersebut nantinya terhubung menjadi satu sistem perlindungan bagi warga Universitas Bosowa,” ujar Dr. Asti.
BeritaTerkait
Dalam rapat tersebut, Ketua Satgas PPKPT Universitas Bosowa, Dr. Rosnani, S.Ip., M.A., mengarahkan masing-masing bidang untuk menyusun program sesuai mandat dan kebutuhan yang telah dipetakan. Penyusunan program tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan bahwa agenda Satgas tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung antara satu bidang dengan bidang lainnya.
“Kita ingin setiap bidang mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa program yang akan dijalankan, siapa yang terlibat, dan apa target yang ingin dicapai. Dengan begitu, Satgas dapat bekerja secara terarah dan tidak hanya bergerak ketika ada persoalan,” jelas Rosnani.
Salah satu poin penting dalam rapat adalah penyusunan dan pematangan program kerja dari seluruh bidang Satgas PPKPT. Setiap bidang diarahkan untuk menerjemahkan tugas dan fungsinya ke dalam kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bertahap, sekaligus menentukan target dan kebutuhan pendukungnya.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Bosowa tidak hanya mengandalkan respons terhadap laporan, tetapi dibangun melalui rangkaian program yang mencakup upaya preventif, mekanisme penanganan, pendampingan, pemulihan, serta penguatan jejaring layanan.
Dr. Askar turut menekankan pentingnya program yang bersifat preventif. Menurutnya, pencegahan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kerja Satgas agar warga kampus memiliki pemahaman yang memadai mengenai kekerasan, bentuk-bentuknya, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan persoalan.
“Pencegahan harus dibangun dari kesadaran warga kampus. Karena itu, program yang disusun setiap bidang harus mampu menjangkau lingkungan akademik secara lebih luas dan membangun budaya yang saling menghormati,” ungkapnya.
Sementara itu, Leo Justicia Aidin Bagenda, S.H., menyoroti pentingnya pembagian tugas dan koordinasi antarb idang. Ia menilai, program kerja yang telah disusun perlu memiliki alur koordinasi yang jelas agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Setiap bidang memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya berada dalam satu sistem. Karena itu, koordinasi menjadi kunci agar ketika sebuah program dijalankan, bidang lain dapat memberikan dukungan sesuai perannya,” jelas Leo.
Dalam pembahasan program kerja, Bidang Konseling menjadi salah satu bidang yang memaparkan sejumlah program konkret. Program tersebut mencakup Psychological First Response (PFR), Referral Networking, Buku Saku Peer Support/Counseling, Peer Support/Peer Counseling, serta Safe and Recovery Counseling.
Melalui Psychological First Response (PFR), Satgas menyiapkan respons psikologis awal bagi sivitas akademika yang mengalami maupun menyaksikan kekerasan. Program ini diarahkan untuk memberikan stabilisasi awal, memahami kebutuhan dasar korban, serta mengidentifikasi kebutuhan layanan lanjutan.
Target awal program tersebut adalah pelaksanaan minimal satu kali di setiap fakultas dengan melibatkan staf dan dosen.
Program berikutnya, Referral Networking, diarahkan untuk membangun sistem rujukan dan koordinasi layanan. Bentuk kegiatannya meliputi pemetaan jejaring, penyusunan alur rujukan, serta koordinasi internal dan eksternal sehingga tersedia mekanisme penanganan yang jelas ketika korban membutuhkan layanan lanjutan.
Sementara Buku Saku Peer Support/Counseling disiapkan sebagai pedoman pendampingan awal bagi warga kampus. Program ini nantinya menjadi dasar bagi pengembangan Peer Support/Peer Counseling, yang diarahkan pada pembentukan jejaring peer supporter mahasiswa di setiap program studi.
Untuk tahap pemulihan, Bidang Konseling juga menyiapkan Safe and Recovery Counseling melalui konseling individual, asesmen kebutuhan, monitoring pemulihan, hingga rujukan profesional apabila diperlukan.
Dedi dalam pembahasan bidang konseling menekankan bahwa proses pendampingan harus memperhatikan kebutuhan masing-masing korban.
“Pendampingan harus dilakukan secara aman dan sesuai kebutuhan. Karena kondisi setiap korban berbeda, asesmen menjadi penting untuk menentukan bentuk dukungan, pendampingan, maupun rujukan yang diperlukan,” jelasnya.
Rapat koordinasi kemudian diarahkan pada penyelarasan program antarb idang agar seluruh agenda Satgas memiliki kesinambungan. Dengan demikian, ketika sebuah program pencegahan dilakukan, terdapat mekanisme penanganan yang dapat berjalan apabila terjadi kasus, kemudian tersedia pula dukungan konseling dan pemulihan bagi pihak yang membutuhkan.
Menurut Dr. Asti, pola kerja tersebut menjadi bagian penting dalam membangun Satgas yang benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan warga kampus.
“Kita ingin membangun sistem yang utuh. Pencegahan harus berjalan, penanganan harus memiliki prosedur yang jelas, dan korban harus mendapatkan pendampingan. Semua bagian itu tidak bisa berdiri sendiri,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, setiap bidang Satgas PPKPT Universitas Bosowa didorong untuk mematangkan program kerja masing-masing sekaligus memastikan keterhubungan antarprogram. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan tugas Satgas yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, penguatan Satgas PPKPT Universitas Bosowa tidak hanya diarahkan untuk merespons kekerasan ketika terjadi, tetapi membangun ekosistem kampus yang mampu mencegah, melindungi, menangani, mendampingi, dan memulihkan warga kampus secara lebih sistematis.
Dengan seluruh bidang bergerak melalui program kerja masing-masing dan tetap berada dalam satu koordinasi, Universitas Bosowa memperkuat langkah menuju lingkungan pendidikan tinggi yang aman, inklusif, responsif, dan bebas dari kekerasan. (adv)
