• Tentang Kami
  • Tim Kerja
  • Beriklan bersama kami
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
Utama Opini

OPINI: Menagih Kerja Nyata Anggota Dewan Baru

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
2 September 2019
di Opini
OPINI: Menagih Kerja Nyata Anggota Dewan Baru

 

Oleh:

Rahman Saleh, Ketua KAHMI Parepare

Hari ini, Senin, 2 September 2019, DPRD Parepare memiliki wajah-wajah baru. 25 anggota dewan dilantik. Diharapkan anggota dewan yang baru menjaga marwah DPRD sebagai lembaga  yang memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengingat sumpah dan janji yang telah diucapkan.

BeritaTerkait

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

19 Agustus 2026
Menakar Urgensi Sekolah Terintegrasi

Menakar Urgensi Sekolah Terintegrasi

11 Agustus 2026
Pajak : Ketika Rakyat Jadi Tumpuan

Pajak : Ketika Rakyat Jadi Tumpuan

5 Agustus 2026
Manajer KDKMP,  Penggerak Ruang Publik Ekonomi Desa

Manajer KDKMP, Penggerak Ruang Publik Ekonomi Desa

24 Juli 2026

 

Anggota dewan yang baru tidak boleh tersandera oleh berbagai kepentingan yang dapat merusak citra dan kinerjanya seperti jadi makelar proyek, calo anggaran dan lain lain.

Anggota dewan jangan menempatkan lembaga legislatif yang terhormat ini, terkesan sebagai salah satu lembaga setingkat OPD.

Kita kadang miris melihat lembaga DPRD Parepare terkesan tidak “dianggap” oleh eksekutif,  seperti pada kasus pembangunan Patung Kereta kencana yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah meski telah dicoret oleh Banggar DPRD Parepare.

Begitu juga penyerahan Draft APBD 2019 oleh Pemkot Parepare ke DPRD Parepare  ternyata dokumen APBD yang diserahkan tersebut adalah dokumen copy paste APBD tahun sebelumnya.

Semoga sekelumit kasus tersebut  tidak terulang lagi pada periode ini.

Semoga tekad dan semangat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan sementara, Kaharuddin Kadir dalam sambutannya, dapat diwujudkan dalam kerja nyata bukan sebatas retorika  belaka dan bahagian dari akrobat politik yang sudah sering dipertontonkan. (*)

Terkait: Opini

BeritaTerkait

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
19 Agustus 2026

...

Menakar Urgensi Sekolah Terintegrasi

Menakar Urgensi Sekolah Terintegrasi

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
11 Agustus 2026

...

Pajak : Ketika Rakyat Jadi Tumpuan

Pajak : Ketika Rakyat Jadi Tumpuan

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
5 Agustus 2026

...

Media Online Pijar News Telah Terverifikasi Administratif & Faktual Oleh Dewan Pers

  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
  • Saran & Kritik

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi