Belakangan ini, mahasiswa kembali disuguhi sebuah harapan baru. Setelah sekian tahun diberitakan tentang susahnya mencari pekerjaan, sekarang muncul sebuah istilah yang baru dan terkesan berkelas, yaitu Green Jobs. Pekerjaan yang ramah lingkungan yang digadang-gadang mempunyai peluang dan masa depan cerah. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa mahasiswa bisa langsung mengambil peluang tersebut sejak masih duduk di bangku kuliah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kuliah umum yang bertema “Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy di Kalimantan dan Asia Tenggara” di Balikpapan pada 27 Januari 2026, sebagaimana dilansir oleh Editorial Kaltim.
Mahasiswa teknik diarahkan ke sektor energi surya, menjadi perancang ataupun menjadi teknisi panel surya. Untuk yang lulusan ekonomi disarankan untuk menjadi auditor energi agar gedung-gedung lebih hemat listrik. Lulusan kehutanan, ada perhutanan sosial, restorasi mangrove, hingga pengelolaan kawasan konservasi. Pariwisata hijau dan lulusan ilmu digitalpun disebut punya potensi yang besar. Semua terbuka lebar, seolah tinggal kemauan dan usaha individu saja. Di akhir pemaparannya, beliau kembali menegaskan, mahasiswa jangan cuma kuliah, green jobs sudah menunggu.
Siapa sih yang tidak ingin disebut-sebut sebagai pelopor masa depan hijau? Lalu, muncul sebuah pertanyaan, benarkah green jobs dapat merubah nasib mahasiswa dan para generasi muda? Atau justru hanya memberikan beban perubahan ke pundak mereka? Wacana green jobs saat ini lebih banyak diarahka sebagai tanggung jawab individu dan kampus. Mahasiswa dituntut untuk lebih adaptif, kreatif, dan mandiri dalam membaca peluang. Sementara negara seolah cukup hadir sebagai pemberi semangat. Padahal sejatinya, permasalahan lapangan kerja bukan hanya permasalahan individu semata. Tapi verkaitan langsung dengan kebijakan, arah pembangunan, dan penguasaan sumber daya dan tentunya peran negara sangatlah besar disini. Tanpa adanya peran negara dalam menyediakan lapangan kerja yang luas, stabil, dan adil, seruan green jobs hanyalah sekedar slogan semata.
Narasi green jobs hendaklah ditelaah lagi secara mendalam dan kritis. Dalam sistem saat ini, ekonomi hijau sering menjadi wajah baru pembangunan lama yang tetap berorientasi pasar. Alam tetap dieksploitasi, hanya bahasanya saja yang diperhalus. Sumber energi tetap dikuasai tetap dikuasai oleh korporasi besar, sementara rakyat terus menerus diminta untuk berhemat, beradaptasi serta berinovasi. Kita diminta untuk hemat energi, membudidayakan mangrove, memilah sampah, tapi disaat yang sama, investor besar terus mengeruk sumber daya demi kepentingan kapitalis.
Ironis memang, mahasiswa diminta untuk menjadi pelaku perubahan, tapi bergerak sendiri. Didorong untuk berkontribusi, tapi tanpa jaminan sisstem yang melindungi. Dengan kondisi yang seperti ini, sangat wajar yang terjadi bukanlah perubahan, tetapi kelelahan massal. Kita merasa sibuk, merasa bergerak, tapi arah tujuannya tidak kita kuasai. Akhirnya tanpa kita sadari, mahasiswa tetap saja menjadi penonton, penonton yang sibuk. Jadi, mahasiswa yang masuk dalam pusaran green jobs tanpa perubahan justru beresiko menjadi korban baru yang bekerja atas nama keberkelanjutan, tapi hidup dalam ketidakpastian.
Islam tidak pernah melepaskan urusan kesejahteraan rakyat kepada individu. Dalam Islam negara berkewajiban langsung untuk mengurus rakyatnya, termasuk dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Artinya, urusan pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat bukan sekedar tanggung jawab moral semata, melainkan tanggung jawab struktural penguasa.
Dalam Islam sumber daya alam tidak diserahkan pengelolaannya kepada korporasi. Tetapi negara berkewajiban mengelolanya demi kesejahteraan rakyat. Energi, hutan, dan kekayaan alam adalah milik umum. Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput, dan api”. (HR. Abu Daud). Dalam konteks hari ini, api mencakup energi. Maka, transisi energi dalam Islam bukanlah termasuk proyek yang dibisniskan, melainkan sebuah amanah yang harus dikelola negara demi kesejahteraan rakyatnya.
Islam mewajibkan negara menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas. Mulai dari kurikulum hingga sarana dan prasarananya. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk mencetak tenaga kerja yang handal, tapi juga untuk melahirkan generasi berilmu yang sadar akan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman, “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu.” (QS. Al Mujadilah :11). Output yang dihasilkan dari dunia pendidikan dalam Islam bukan hanya pekerja, tetapi cendekiawan dan ulama yang menjadi pelopor perubahan.
Sejarah telah mencatat bagaimana sistem Islam mampu melahirkan perubahan nyata. Pada masa Rasulullah SAW di Madinah, negara hadir mengatur pasar, melarang monopoli, dan memastikan keadilan ekonomi. Kaum Muhajirin yang pada awalnya tidak mempunyai pekerjaan dibantu oleh negara dan kemudian dipersaudarakan dengan kaum Anshar, hingga mereka mampu mandiri secara bermartabat. Pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepedulian lingkungan semuanya seiring sejalan di bawah satu sistem yang adil. Negara melakukan perannya sebagai penggerak, bukan hanya memberi perintah. Sehingga rakyatnya termasuk para generasi mudanya, sukses menjadi pelaku perubahan dikarenakan oleh sistem yang mendukung.
Jadi, Islam menawarkan solusi yang tuntas. Bukan hanya sekedar lapangan pekerjaan (green jobs), tapi sistem yang adil. Bukan hanya sekedar perubahan individu, melainkan perubahan secara menyeluruh.
Mahasiswa tidak lagi menjadi penonton dipinggir panggung, atau menjadi pekerja keras yang diperas oleh kapitalis, melainkan menjadi pelopor perubahan yang didukung oleh sistem. Maka, ketika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, perubahan bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi keniscayaan. Mahasiswa dan generasi muda bukan hanya sebagai pelaku perubahan, melainkan sebagai pemimpin peradaban.
