MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Gugatan Pasangan calon (Paslon) Wali Kota Makassar nomor urut satu, Munafri Arifuddin (Appi) – Andi Rachmatika Dewi (Cicu) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, atas putusannya meloloskan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, dari nomor urut dua, M Ramdhan Pomanto (Danny) – Indira Mulyasari (Indira) ditolak Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Makassar.
Ketua Panwaslu Makassar, Nursari menegaskan, gugatan paslon nomor urut satu tersebut ditolak seluruhnya. Lantaran seluruh bukti yang dihadirkan pemohon tidak berkekuatan hukum dan tidak melanggar apapun.
Penegasan tersebut lebih dirincikan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Danny- Indira, Jamaluddin Rustam. Ia menerangkan bahwa harusnya pemohon dalam hal ini Appi-Cicu harusnya memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 2 Perbawaslu No.15 tahun 2107. Disitu dijelaskan, apabila terjadi sengketa harusnya melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
“Itu yang tidak dilakukan,”tegas Jamaluddin Rustam usai putusan di Panwaslu Makassar”, Senin (26/2/2018).
Lanjutnya, dalam masalah tersebut, Appi- Cicu hanya menggugat satu hal, yakni penetapan KPU. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 bersifat komulatif. Teknis pengajuan gugatan itu juga dinilai prematur karena ada dua hal yang tidak diindahkan.
“Itukan laporan pelanggaran yang harusnya dilaporkan ke Bawaslu Sulsel dan itu yang tidak dilaporkan”, tambahnya.
Ada tiga item yang dipersoalkan paslon nomor urut satu yakni terkait program lama Walikota Makassar. Diantaranya, menyangkut program RTdan RW yang mendapat pembagian handphone (hp). Dimana diniali program tersbeut merupakan program lama yang sudah termuat dalam Perda No. 5 tahun 2014. program tersebut tidak masuk dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinan Danny Pomanto.
Faktanya, bahwa program tersebut sudah direncanakan pada 2016 lalu. Termasuk terkait pengangkatan tenaga honorer di Pemkot Makassar.
“Itu juga program lama yang berasal dari aspirasi DPRD Makassar tahun 2016. Semua pandangan fraksi mengatakan itu bukan program Pak Danny Pomanto,” jelas Jamaluddin bersama 10 kuasa hukum Danny- Indira.
Selain itu, terkait tagline dua kali tambah baik dinilai Panwaslu Makassar bukan sebagai program atau kegiatan Pemkot Makassar. tagline tersebut hanya penyemangat yang tidak menggunakan anggaran.
“Sehingga dari ketiga item tersbeut tidak terpenuhi dan tidak mendasar,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika gugatan tersebut dilanjutkan ke PTTUN, pihaknya siap mengawal hal tersebut. Akan tetapi ia yakin meski dilanjutkan tetap akan kembali digugutkan lantaran tidak berkekuatan hukum. (mks/abd)
