SIDRAP, PIJARNEWS.COM — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sidrap menggelar sosialisasi pengawasan tahapan kampanye Pilkada 2018, di Hotel Grand Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Sidrap.
Sosialisasi dihadiri langsung Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, TNI-Polri, Tokoh Pemuda, Lembaga, Agama dan Panwascam se-Kabupaten Sidrap.
Ketua Panwaslu Sidrap Muhardin, Senin (5/3/2018) mengatakan kegiatan ini kita mengundang semua stakeholder terkait agar pengawasan selama tahapan kampanye Pilgub Sulsel dan Pilkada Sidrap ke depannya dapat berjalan lancar.
“Kampanye ini memang wajib dilakukan oleh semua Paslon namun itu harus tetap dijalankan sesuai koridornya dan regulasi yang telah di tentukan,” ungkapnya
BeritaTerkait
Untuk itu Panwaslu Sidrap akan berupaya berperan aktif dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan Kampanye dalam rangka Pemilihan Pilgub, Pilbup dan Walikota tahun 2018.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, mengharapkan dengan sosialisasi ini dapat menjadikan evaluasi dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan dan kedepannya bisa lebih baik lagi.
Pada umumnya, masyarakat sebagian besar menganggap bahwa kalau menerima politik uang tidak apa-apa karena Undang-Undang Pemilu yang dulu, hanya yang memberi yang kena pidana.
Sementara Undang-Undang sekarang yang memberi dan menerima sama-sama kena sanksi, dan saksinya pun pidana penjara yaitu Minimal 36 bulan dengan denda 200 juta, dan maksimal 72 bulan dengan denda 1 Miliar.
Untuk itu, kepada masyarakat agar bisa mengawasi dan mengingatkan untuk prilaku-prilaku yang dan dapat menyimpan sehingga proses tahapan pilkada dapat berjalan dengan baik, dan bisa melahirkan pimpinan yang berintegritas dan bermatabat.
Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Asry Yusuf mengatakan regulasi tentang Pemilu terus berubah dan harus menyesuaikan dengan dinamika, karena Undang Undang yang sebelumnya yakni UU No.8 terkait pelanggaran tidak bisa diproses.
Saat ini, Undang-undang No.10 tahun 2016 tentang Pemilu dan saat ini kita telah sampai pada tahapan kampanye harus dikawal, dan apabila ada pihak yang menghalangi proses Kampanye bisa terkena Sanksi. (Sud/abd)
